8.031 Guru PPPK Pemprov NTB akan Beralih Jadi ASN Pemerintah Pusat

Dengan beralih menjadi ASN Pemerintah Pusat, maka Pemprov NTB nantinya tidak lagi menanggung gaji Guru PPPK tersebut. Saat ini, kata Syamsul, gaji untuk Guru PPPK paruh waktu Pemprov NTB dihitung berdasarkan Jumlah Jam Mengajar (JJM).

"Kalau gaji kita ndak tahu nanti di pusat berapa. Kalau anggaran provinsi gajinya dihitung sesuai jumlah jam mengajar (JJM) untuk Guru PPPK Paruh Waktu," jelas Syamsul.

Khusus untuk Guru PPPK penuh waktu, Mereka berpeluang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan Guru PPPK paruh waktu akan menjadi PPPK penuh waktu. "Yang kita dengar dari DPR kemarin, nanti mereka akan diseleksi," tambahnya.

Syamsul mengungkapkan Pemprov NTB saat ini masih kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu di SMA dan guru produktif di SMK. Untuk itu, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Kemendikdasmen agar dapat memenuhi kekurangan guru, terutama guru produktif di SMK.

Pada mata pelajaran tertentu, jumlah guru ada yang lebih, namun ada juga yang masih kurang untuk mata pelajaran yang lain. "Kekurangan guru kita sebenarnya untuk mata pelajaran tertentu. Sehingga tetap kita koordinasi dengan kementerian terutama guru produktif SMK," kata dia.

Sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah memfinalisasi pembahasan status kepegawaian guru berstatus PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu yang akan diangkat PNS, termasuk guru madrasah negeri dan guru taman kanak-kanak (TK).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, menyusul banyaknya aspirasi yang diterima terkait status dan kepastian karier guru PPPK. Pembahasan dilakukan melalui sejumlah rapat koordinasi dengan kementerian terkait.

Pembahasan yang dilakukan bersama pemerintah kini telah memasuki tahap finalisasi, mencakup status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang ingin menjadi PNS, serta guru yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, finalisasi tersebut dilakukan setelah pemerintah dan DPR beberapa kali melakukan rapat koordinasi sekaligus sinkronisasi data. Menurutnya, penyelesaian persoalan kepegawaian guru membutuhkan perhitungan lintas kementerian, mulai dari kebutuhan tenaga pendidik hingga kemampuan fiskal negara.

DPR RI memastikan proses penyelesaian tersebut tetap dikawal melalui fungsi pengawasan, termasuk menindaklanjuti berbagai aspirasi dan permasalahan yang disampaikan para guru. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian status sekaligus menjawab kebutuhan guru di berbagai daerah secara bertahap.