8.031 Guru PPPK Pemprov NTB akan Beralih Jadi ASN Pemerintah Pusat

21 Agu 2026, 19:37 WIB

Kota Mataram

Intinya Sih

Sebanyak 8.031 guru PPPK Pemprov NTB di SMA, SMK, dan SLB negeri akan beralih menjadi ASN pemerintah pusat, terdiri dari 2.240 paruh waktu dan 5.791 penuh waktu.
Pemerintah pusat nantinya menanggung gaji para guru; PPPK penuh waktu berpeluang diseleksi menjadi PNS, sedangkan PPPK paruh waktu akan menjadi PPPK penuh waktu.
Pemprov NTB masih kekurangan guru mata pelajaran tertentu dan guru produktif SMK, sementara DPR serta pemerintah memfinalisasi status dan kebutuhan tenaga pendidik lintas kementerian.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mataram, IDN Times - Sebanyak 8.031 Guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov NTB akan beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Pusat. Ribuan guru tersebut mengajar di SMA/SMK dan SLB Negeri di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB.

Kepala Dinas Dikpora NTB, Syamsul Hadi merincikan ribuan Guru PPPK yang bakal menjadi ASN Pusat terdiri dari 2.240 Guru PPPK paruh waktu dan 5.791 Guru PPPK penuh waktu. "Kalau yang PPPK penuh waktu akan menjadi PNS katanya diseleksi. Tapi kalau yang PPPK paruh waktu akan menjadi PPPK penuh waktu," kata Syamsul dikonfirmasi di Mataram, Jumat (21/8/2026) sore.

1. Gaji akan ditanggung pemerintah pusat
PPPK Paruh Waktu Pemprov NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Dengan beralih menjadi ASN Pemerintah Pusat, maka Pemprov NTB nantinya tidak lagi menanggung gaji Guru PPPK tersebut. Saat ini, kata Syamsul, gaji untuk Guru PPPK paruh waktu Pemprov NTB dihitung berdasarkan Jumlah Jam Mengajar (JJM).
"Kalau gaji kita ndak tahu nanti di pusat berapa. Kalau anggaran provinsi gajinya dihitung sesuai jumlah jam mengajar (JJM) untuk Guru PPPK Paruh Waktu," jelas Syamsul.
Khusus untuk Guru PPPK penuh waktu, Mereka berpeluang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan Guru PPPK paruh waktu akan menjadi PPPK penuh waktu. "Yang kita dengar dari DPR kemarin, nanti mereka akan diseleksi," tambahnya.
2. Pemprov NTB kekurangan guru produktif SMK
Kepala Dinas Dikpora NTB Syamsul Hadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Syamsul mengungkapkan Pemprov NTB saat ini masih kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu di SMA dan guru produktif di SMK. Untuk itu, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Kemendikdasmen agar dapat memenuhi kekurangan guru, terutama guru produktif di SMK.
Pada mata pelajaran tertentu, jumlah guru ada yang lebih, namun ada juga yang masih kurang untuk mata pelajaran yang lain. "Kekurangan guru kita sebenarnya untuk mata pelajaran tertentu. Sehingga tetap kita koordinasi dengan kementerian terutama guru produktif SMK," kata dia.
3. DPR dan pemerintah finalisasi pembahasan status Guru PPPK
Ribuan PPPK Paruh Waktu Pemprov NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah memfinalisasi pembahasan status kepegawaian guru berstatus PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu yang akan diangkat PNS, termasuk guru madrasah negeri dan guru taman kanak-kanak (TK).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, menyusul banyaknya aspirasi yang diterima terkait status dan kepastian karier guru PPPK. Pembahasan dilakukan melalui sejumlah rapat koordinasi dengan kementerian terkait.
Pembahasan yang dilakukan bersama pemerintah kini telah memasuki tahap finalisasi, mencakup status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang ingin menjadi PNS, serta guru yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, finalisasi tersebut dilakukan setelah pemerintah dan DPR beberapa kali melakukan rapat koordinasi sekaligus sinkronisasi data. Menurutnya, penyelesaian persoalan kepegawaian guru membutuhkan perhitungan lintas kementerian, mulai dari kebutuhan tenaga pendidik hingga kemampuan fiskal negara.
DPR RI memastikan proses penyelesaian tersebut tetap dikawal melalui fungsi pengawasan, termasuk menindaklanjuti berbagai aspirasi dan permasalahan yang disampaikan para guru. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian status sekaligus menjawab kebutuhan guru di berbagai daerah secara bertahap.