6 Tersangka Korupsi Masker Diskop NTB segera Diseret ke Meja Hijau

Made Pasek mengatakan tidak ada kendala yang membuat kasus korupsi pengadaan masker Diskop UKM tersebut lama masuk tahap 2. Dia mengatakan Kejari Mataram hanya kekurangan tim untuk penuntutan.

Dia mengungkapkan lamanya perkara ini masuk tahap 2 karena persidangan kasus lain cukup padat. "Kita hanya mengatur waktu penyerahan tersangka dan barang bukti serta waktu persidangan. Kan kemarin persidangan cukup penuh," bebernya.

Penyidik Satreskrim Polresta Mataram segera melimpahkan berkas perkara korupsi pengadaan masker Covid-19 di Diskop UKM NTB tahun 2020 ke Kejari Mataram. Penyidik telah merampungkan berkas perkara tersebut sesuai petunjuk jaksa penuntut umum (JPU).

Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP I Made Dharma YP mengatakan penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap ahli sesuai petunjuk jaksa. Seluruh berkas perkara sudah disusun sesuai petunjuk dari JPU. Sebelumnya, jaksa sudah dua kali mengembalikan berkas perkara korupsi masker Covid-19 ini ke penyidik Satreskrim Polresta Mataram.

Jaksa meminta penyidik melengkapi kekurangan administrasi dan materi perkara. Menindaklanjuti petunjuk jaksa, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yaitu UMKM di Kabupaten Sumbawa. Selain itu, penyidik juga meminta keterangan sejumlah ahli. Di antaranya, BPKP Perwakilan NTB, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ahli keuangan negara dan ahli pidana.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan enam tersangka yang sempat ditahan namun ditangguhkan penahanannya dengan alasan kesehatan. Keenam tersangka adalah adik kandung mantan Gubernur NTB yang juga eks Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviani (DN). Kemudian ASN Bakesbangpoldagri NTB Rabiatul (RA) yang juga istri Eks Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Wirajaya Kusuma (WK).

Berikutnya, eks Kepala Biro Perekonomian Setda NTB pada saat pengadaan masker menjabat sebagai Kepala Diskop UKM NTB, Wirajaya Kusuma (WK). Selanjutnya, pejabat pembuat komitmen (PPK) Kamarudin (K).

Selain itu, eks Sekretaris Dinas Pariwisata NTB Chalid Tomassoang Bulu (CTB) pada saat pengadaan masker sebagai Kepala Bidang UKM Diskop UKM NTB dan Muhammad Hariadi (MH) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Kasus pengadaan masker mencuat sejak pandemik Covid-19 itu bermula dari dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran sebesar Rp12,3 miliar di Diskop UKM NTB tahun 2020. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, ditemukan kerugian negara sebesar Rp1,58 miliar.

Penyidik menjerat tersangka dengan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.