Temui Menko AHY, Gubernur NTB Bahas Jalan Bypass Lembar-Kayangan
Mataram, IDN Times - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menemui Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas sejumlah pembangunan strategis. Salah satu yang dibahas terkait rencana pembangunan jalan port to port bypass Lembar-Kayangan.
Iqbal mengatakan pembangunan di NTB memerlukan dukungan pusat ke depannya. "Di antara yang saya bahas dengan Pak Menteri, jalan port to port yang paling efisien untuk memperlancar arus penumpang dan logistik," kata Iqbal, Kamis (15/5/2025).
1. Akses jalur transportasi kerap dikeluhkan
Iqbal menjelaskan jalan port to port ini dibutuhkan untuk pengembangan kawasan. Selama ini, akses jalur transportasi menjadi salah satu yang kerap dikeluhkan masyarakat.
"Perlu ada jalur alternatif yang kemudian membuat arus logistik dan penumpang lebih cepat dan murah," terangnya.
Proyek port to port bypass Lembar - Kayangan direncanakan menjadi jalan port to port yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Proyek ini menjadi salah satu program prioritas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Sebelumnya, Iqbal menjelaskan bahwa jalan nasional dari Kota Mataram hingga Lombok Timur sudah cukup padat. Sehingga pembangunan jalan bypass Lembar - Kayangan sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus transportasi dari Kota Mataram hingga Lombok Timur.
Terkait sumber pendanaan, mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri ini mengatakan sedang memikirkan skema yang tepat di tengah efisiensi anggaran pemerintah. Dia mengatakan tetap berkoordinasi dengan pemerintah untuk merealisasikan proyek bypass Lembar - Kayangan.
Hal lain yang dibahas terkait rencana pengembangan jalur logistik melalui laut yang lebih murah. Yaitu jalur laut berbasis barge-container atau bulk.
"Saat ini, kami di NTB akan mulai kajian bersama Institut Sepuluh November Surabaya," sambungnya.
2. Masukkan NTB dalam daerah prioritas pengolahan sampah
Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki ini juga menyampaikan kepada Menko AHY berupaya memasukkan NTB dalam daftar daerah yang mendapatkan prioritas untuk pengolahan sampah menjadi energi di dalam Perpres 35 tahun 2018.
Di dalamnya mengatur mengenai harga beli listrik PLN dan subsidi dari pemerintah terkait tipping fee sampah.
"Sesuai dengan kewenangan beliau, kami minta dukungan. Karena saya tahu beliau memberikan perhatian khusus kepada NTB," tandas Iqbal.
3. Menko AHY janji berikan atensi khusus untuk NTB
Sementara, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyambut positif pemikiran inovatif dari Gubernur NTB. Dia berjanji akan memberikan atensi khusus.
"Karena banyak persoalan di Indonesia yang butuh solusi yang out of the box, khususnya terkait dengan konektivitas dan arus logistik," kata AHY.
Sebagaimana diketahui, dalam Perpres 35 tahun 2018 terkait daerah yang mendapat dukungan pusat dalam pengolahan sampah hanya ada 12 daerah. Yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.
