NTB Dapat Mudarat dari Proyek Gedung Shelter Tsunami yang Dikorupsi

Ahmadi mengatakan setelah selesai dibangun, Gedung Shelter Tsunami tersebut diragukan strukturnya. Ia mengatakan gedung tersebut gagal konstruksi. Ketika terjadi bencana gempa bumi Lombok 2018, gedung tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah.

"Kita gak tahu kalau ada pengurangan volume pekerjaan, makanya ahli yang bisa menjawab itu. Apakah desainnya salah, atau pelaksanaannya yang salah," kata mantan Sekretaris Dinas PUPR NTB tersebut.

Jika melihat kerusakan gedung tersebut, Ahmadi mengatakan sangat berbahaya apabila dimanfaatkan. Karena menurutnya, gedung itu mengalami kerusakan primer.

"Itu membahayakan orang. Kalau sifatnya kerusakan sekunder gak masalah. Misalnya platnya retak, tinggal ganti selesai. Tapi kalau kerusakan primer, kolom, balok, apalagi fondasi mengalami kerusakan maka harus dihancurkan," ujarnya.

Ahmadi menambahkan Pemprov NTB pernah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pagar keliling Gedung Shelter Tsunami Lombok Utara. Namun, ia tak menyebutkan berapa jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan pagar keliling.

Menurutnya, keberadaan Gedung Shelter Tsunami di Lombok Utara sebenarnya cukup penting. Mengingat daerah itu rawan terjadi gempa bumi dan tsunami.

"Sepanjang garis pantai rawan apabila terjadi tsunami. Daerah seperti Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno harus ada tempat evakuasi sementara," tandasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau smelter tsunami di Lombok Utara. Akibat korupsi pembangunan proyek Gedung Shelter Tsunami ini, negara dirugikan Rp19 miliar.