Masuk Peringkat 6 Nasional, NTB Masih Jadi 'Sarang' Pelaku Terorisme

26 Jul 2023, 09:41 WIB

Ilustrasi teroris (IDN Times/Mardya Shakti)

Mataram, IDN Times - Indeks Potensi Radikalisme (IPR) provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di atas rata-rata nasional. Pada 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempublikasikan, IPR NTB sebesar 13,3, sedangkan rata-rata nasional sebesar 10. Kondisi ini menempatkan NTB berada di peringkat 6 Nasional.

"Kenyataan tersebut dapat kita lihat bersama dengan masih adanya penangkapan terhadap beberapa pelaku teror di NTB seperti penangkapan terhadap 6 terduga teroris pada bulan Maret 2022 di wilayah NTB," kata Direktur Pembinaan Kemampuan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol Wawan Ridwan pada acara Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Personel TNI, Polri dan Instansi terkait mendukung penanggulangan terorisme di NTB, Selasa (25/7/2023).

1. Penangkapan terduga teroris di Bima

Ilustrasi Aksi Terorisme (IDN Times/Mardya Shakti)

Selain penangkapan 6 terduga teroris Maret 2022, pada Juni 2022 kembali ditangkap 3 terduga pelaku teroris jaringan JAD di Bima. Dimana, dua terduga pelaku inisial SO dan AD merupakan mantan napi teroris. SO telah mengikuti pelatihan militer bersenjata api pada tahun 2012 serta pernah terlibat dalam merangkai bom rakitan yang meledak di Pos Polisi Smaker Jalan di Kabupaten Poso. SO sendiri bebas dari penjara pada Desember 2019.

Berikutnya, kata Wawan, pada Mei 2023, ditangkap seorang terduga teroris berinisial MT di Kota Bima. Ia diketahui pernah berangkat ke Yaman dan bergabung dengan organisasi Alqaeda in The Arabian Peninsula (AQAP).

Dikatakan, ancaman terorisme dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Terorisme dapat terjadi di lingkungan perkotaan yang dinamis hingga pedesaan yang guyub dan harmonis. Aksi terorisme dapat menimbulkan dampak kerugian yang besar terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat maupun pertumbuhan ekonomi.

2. Perkembangan terorisme di Bima menjadi masalah serius

Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Personel TNI, Polri dan Instansi terkait mendukung penanggulangan terorisme di NTB, Selasa (25/7/2023). (dok. Diskominfotik NTB)

Selain itu, berdasarkan riset yang dilakukan Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramadina menunjukkan bahwa perkembangan terorisme di Bima dalam dua dekade terakhir menjadi masalah serius. Serta menjadi salah satu tantangan pengelolaan demokrasi yang berat di Indonesia.

“Aksi terorisme yang terkait dengannya, baik di Bima maupun di luar Bima, memiliki akar yang cukup dalam. Di dalam sejarah Bima atau Indonesia kontemporer dengan alasan menjadi pendorong dan pendukung yang cukup kuat terhadap gerakan radikalisme,” terangnya.

3. Penanggulangan terorisme butuh kolaborasi

Ilustrasi terorisme (IDN Times/Sukma Shakti)

Wawan menyatakan BNPT menyadari upaya penanggulangan terorisme tidak dapat dilakukan secara mandiri. Tetapi dibutuhkan dukungan, kerjasama dan kolaborasi yang baik antar stakeholders di berbagai wilayah. Pada 2023, BNPT juga melakukan fokus pada implementasi vaksin transformasi wawasan kebangsaan melalui penguatan paradigma nasional, penguatan 4 konsensus nasional, dan penguatan wawasan nusantara.

Upaya ini dilakukan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 sebagai langkah 9 mitigasi polarisasi dan gesekan politik di masyarakat yang menjadi sasaran pelaku teror. Sebagai upaya penguatan paradigma nasional dalam penanggulangan terorisme, BNPT diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018.

Sehingga BNPT melakukan penguatan kapasitas dan kompetensi terhadap TNI, Polri dan instansi terkait yang ada di Provinsi NTB. Menurutnya, kegiatan ini dengan tujuan meningkatkan sinergitas 10 dan kesiapsiagaan nasional aparatur pemerintah agar upaya penanggulangan terorisme dapat berjalan secara sinergis di wilayah NTB.