Efisiensi Anggaran Kementerian: Dampak Serius bagi Wisata MICE di NTB

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB mencatat potensi penghematan belanja perjalanan dinas kementerian/lembaga di provinsi ini mencapai sekitar Rp48 miliar. Pemangkasan tersebut berlaku mulai 15 November hingga akhir tahun 2024.

"Kemungkinan riilnya tidak lebih dari Rp48 miliar. Angka ini berasal dari satuan kerja instansi vertikal di NTB, tidak termasuk anggaran yang dibiayai APBD provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani.

Ketua Dewan Kehormatan PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra, menyatakan kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas sangat berdampak pada sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions). Banyak acara MICE telah dibatalkan sejak kebijakan ini diberlakukan, terutama di hotel-hotel perkotaan atau city hotel.

"Ketergantungan city hotel pada event MICE mencapai 60-70 persen. Jika pemangkasan ini terus berlanjut, pelaku usaha perhotelan kemungkinan besar akan melakukan efisiensi, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK)," ungkap Lanang.

Kebijakan ini mengingatkan pada larangan rapat di hotel yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) pada 2015. Lanang juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap pendapatan asli daerah (PAD), investasi di sektor perhotelan, hingga kelangsungan usaha kecil menengah (UKM) yang menjadi pemasok kebutuhan hotel.

"Hotel belanja sekitar Rp200 juta per bulan untuk kebutuhan bahan baku makanan. Jika event MICE dibatalkan, pemasok sayuran, daging, dan produk lainnya juga ikut terkena dampak," tambahnya.

Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, Sahlan M. Saleh, mengungkapkan bahwa 17 event MICE di Lombok telah dibatalkan akibat kebijakan ini. Angka ini diperkirakan akan bertambah seiring waktu. Sahlan juga mencatat penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada agen perjalanan, penyelenggara acara (event organizer), serta tenaga kerja lainnya.

"Kami belum melihat PHK sejauh ini karena pelaku usaha masih mencoba bertahan. Namun, jika situasi ini terus berlanjut, PHK bisa saja terjadi," kata Sahlan.

Ketua DPD Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Lalu Kusnawan, menyebutkan bahwa separuh hotel di NTB bergantung pada kegiatan MICE. Meski hotel-hotel resor relatif tidak terdampak, city hotel yang bergantung pada aktivitas pemerintah menjadi yang paling terpukul.

"Kami menghormati kebijakan pemerintah, tetapi kami berharap ada alternatif solusi untuk mendukung kelangsungan sektor perhotelan di NTB," ujarnya.

Firos Nurkalam, Pjs General Manager Aruna Senggigi Resort & Convention, mengonfirmasi bahwa kebijakan ini berdampak pada pendapatan segmen pemerintahan. Ia juga berharap pemerintah segera menurunkan harga tiket pesawat untuk mendorong kunjungan wisatawan di segmen leisure dan korporasi.

"Jika harga tiket pesawat turun, segmen leisure dan korporat diharapkan bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan segmen pemerintahan," harapnya. 

Pelaku usaha perhotelan di NTB berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan ini, terutama dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor ekonomi yang lebih luas. Dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan alternatif juga diharapkan untuk menjaga keberlangsungan sektor pariwisata dan perhotelan di NTB.

Meski menghadapi tantangan besar, para pelaku usaha tetap optimistis sektor perhotelan NTB dapat beradaptasi dengan perubahan ini.