Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Bupati Kupang dan Dua Saksi Dugaan Pemerkosaan Belum Diperiksa Polisi

Kota Kupang
3 min read
Bupati Kupang dan Dua Saksi Dugaan Pemerkosaan Belum Diperiksa Polisi
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol Nova Irone Surentu. (IDN Times/Putra Bali Mula l)
  • Polda NTT belum memeriksa Bupati Kupang Yosef Lede karena penyidik masih mengumpulkan keterangan lengkap terkait laporan pemerkosaan dari RWM.

  • Saksi EK dan LS, yang disebut mengantar RWM ke rumah jabatan Bupati Kupang, tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan; kemungkinan pasal TPPO menunggu pengembangan penyidikan.

  • Kapolda NTT menyatakan proses hukum akan berjalan profesional, akuntabel, dan tanpa memandang jabatan, setelah mendapat dukungan dari Ketua Komisi III DPR RI.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kupang, IDN Times — Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) masih belum memeriksa Bupati Kupang Yosef Lede yang menjadi terlapor kasus pemerkosaan yang diungkap korban RWM (21). Begitu pun terhadap saksi EK dan LS yang mengantar korban ke rumah jabatan Bupati Kupang, tempat kekerasan seksual tersebut terjadi.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol Nova Irone Surentu mengungkap ini dalam konferensi pers di Markas Polda NTT, Senin (16/11/2026). Konferensi pers mengenai penyidikan yang dilakukan tim gabungan ini dipimpin langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto.

  1. 1. Belum ada pengembangan ke TPPO

    Bupati Kupang Yosef Lede memberikan tanggapan terkait laporan dugaan pemerkosaan yang ditujukan kepadanya.
    Bupati Kupang Yosef Lede tanggapi laporan terhadapnya soal dugaan pemerkosaan. (IDN Times/Putra Bali Mula)

    Nova mengatakan pemanggilan EK dan LS yang masih berstatus saksi sudah diagendakan pada pukul 10.00 WITA Senin ini. Namun hingga pukul 15.00 WITA belum ada tanda-tanda kedatangan keduanya untuk diperiksa.

    "Hari ini kami telah melakukan. Jam 10 kami melakukan pemanggilan ada EK dan LS tapi sampai saat ini belum datang. Jadi kami menantikan kedatangan untuk pemeriksaan kedua orang tersebut," ungkapnya.

    Terkait pengenaan pasal Tindak Pidana Persahabatan Orang (TPPO) terhadap keduanya, lanjut Nova, akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan pengembangan kasus tersebut.

    "Kami akan melakukan pengembangan dan apabila dalam pengembangan terbukti, pasti tentunya kami akan menambahkan pasal lain," tegasnya lagi.

  2. 2. Keterangan masih dikumpulkan, Bupati Kupang belum dipanggil

    Konferensi pers kasus pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang digelar di Polda Nusa Tenggara Timur.
    Konferensi pers kasus pemerkosaan Bupati Kupang di Polda NTT. (IDN Times/Putra Bali Mula)

    Sementara soal pemeriksaan Bupati Kupang masih belum dilakukan karena penyidik masih mengumpulkan informasi lebih lengkap mengenai laporan korban terhadapnya.

    "Terkait dengan kapan terlapor menjalankan pemeriksaan, tentunya kami harus menunggu keterangan seutuhnya, baru terlapor akan kami lakukan pemeriksaan," ungkap Nova.

    Dalam laporannya, RWM mengaku mengalami pemerkosaan sebanyak dua kali pada Rabu malam (11/11/2026) hingga Kamis dini hari (12/11/2026). Peristiwa itu diduga terjadi di salah satu ruangan dalam kompleks rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

    Korban mengaku awalnya diajak rekannya berinisial EK untuk bertemu Yosef Lede dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan. Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 20.00 Wita.

    Saat berada di dalam ruangan, EK disebut diminta keluar oleh terlapor. Setelah itu, korban mengaku mengalami pencabulan, dipaksa masuk ke kamar tidur, dan diperkosa sebanyak dua kali.

  3. 3. Ungkap isi telepon dari Ketua Komisi III DPR RI

    Potret Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto sebagai pimpinan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.
    Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto. (IDN Times/Putra Bali Mula)

    Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto pada saat konferensi pers membenarkan dirinya telah ditelepon oleh Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, Fraksi Partai Gerindra untuk periode 2024–2029.

    "Kita diberikan support untuk Polda NTT bisa memproses ini secara profesional dan akuntabel," ungkapnya.

    Reza meyakinkan publik bahwa penegakan hukum ini akan dilakukan tanpa pandang bulu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    "Tanpa melihat status, jabatan, dan apapun itu di mana seluruh masyarakat mempunyai perlakuan yang sama di muka hukum," tandasnya.

Related Articles

See More