Respons Gubernur NTT Soal Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Kupang
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena meminta masyarakat mengawal sekaligus mempercayakan proses hukum laporan dugaan pemerkosaan terhadap Bupati Kupang kepada Polda NTT.
Aktivis PIAR NTT mendesak penyelidikan transparan, termasuk dugaan TPKS dan TPPO serta peran EK yang disebut menawarkan pekerjaan, mengantar korban, mengambil uang, dan mengancamnya.
Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan menghormati laporan serta penyelidikan kepolisian, menegaskan ketaatan hukum, menolak intervensi, dan akan tetap bekerja melayani masyarakat.
Kupang, IDN Times — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena merespons kasus dugaan pemerkosaan atau kekerasan seksual yang dilaporkan korban terhadap Bupati Kupang, Yosef Lede. Melki ingin masyarakat mengawal seluruh proses hukum terhadap Bupati Kupang yang ditangani pihak berwenang dalam hal ini Polda NTT tempat korban melapor pada 12 November 2026.
Sementara aktivis wanita di NTT ingin polisi meneliti unsur eksploitasi dan dugaan perdagangan orang dalam kasus ini. Korban sebelumnya mengaku bahwa Bupati Kupang memaksa ia masuk ke kamar dalam rumah jabatan pada malam kejadian, 11 November 2026.
Korban bisa sampai ke tempat itu karena seseorang berinisial EK menawarinya pekerjaan. Namun kemudian korban ditinggalkan EK bersama Bupati Kupang hingga kekerasan seksual tersebut terjadi.
1. Gubernur percayakan pada polisi
IDN Times/Putra Bali Mula Laporan polisi sudah dibuat korban pasca kejadian didampingi ibunya di SPKT Polda NTT. Laporan ini dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT dan Polda NTT sudah memulai penyelidikan terkait laporan tersebut. Untuk itu, Melki Laka Lena, mengimbau masyarakat untuk mempercayakan terlebih dahulu proses hukum atas laporan tersebut kepada pihak kepolisian.
"Persoalan ini sudah diserahkan ke proses hukum jadi biarlah prosesnya berjalan dan kita ikuti saja prosesnya seperti apa," jawab Laka Lena, singkat pada Jumat (13/11/2026) malam.
2. Keterangan korban masuk unsur TPPO
ilustrasi kekerasan seksual (unsplash.com/Tarun Savvy) Di saat yang sama, Direktur Perkumpulan Inisiatif Advokasi Rakyat Nusa Tenggara Timur (PIAR NTT), Sarah Lery Mboeik, menuntut proses hukum yang transparan. Aktivis perempuan ini menilai kasus Bupati Kupang serupa dengan kasus asusila eks Kapolres Ngada.
Kasus itu dulu terdapat unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Korban dalam kasus saat ini mengaku dibawa ke Bupati Kupang karena ditawari kerja namun kenyataannya berbeda. Selain itu, perantara korban dan terlapor yakni EK disebut mengambil uang Rp3 juta yang disimpan Bupati Kupang dalam tas korban lalu mengancamnya.
Untuk itu, Sarah meminta polisi mengusut peran perempuan berinisial EK yang diduga mengajak dan mengantar korban karena terindikasi adanya perekrutan, pengantaran, dan tekanan sesuai kerangka UU TPPO.
“Peran EK mirip dengan terpidana Fani dalam kasus eks Kapolres Ngada karena mengantar korban. Kami mendesak Polda NTT menerapkan UU TPPO dan menelusuri secara serius peran EK. Jangan hanya terfokus pada pihak yang dilaporkan. Polisi harus membongkar bagaimana korban bisa sampai di sana, siapa yang menawarkan pekerjaan, siapa yang mengantar, dan apa yang terjadi setelahnya,” tegas Sarah, Sabtu (14/11/2026).
3. Tanggapan Bupati Kupang
Bupati Kupang Yosef Lede tanggapi laporan terhadapnya soal dugaan pemerkosaan. (IDN Times/Putra Bali Mula) Sedangkan Bupati Kupang Yosef Lede saat ditemui di rujabnya mengaku dirinya taat hukum dan menghormati penyelidikan yang berjalan. Yosef juga menyebut dirinya yakin pada independensi dan profesionalisme kepolisian serta tak ingin kasus ini diintervensi pihak mana pun.
"Terhadap laporan di Polda NTT, sebagai masyarakat yang taat hukum kita menghormati laporan itu dan kita memberikan kesempatan ataupun hak sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut," ungkap Yosef.
Ia juga berharap masyarakat dapat bekerja normal dan tidak terusik dengan persoalan ini karena dirinya melakukan hal yang sama.
"Saya sebagai Bupati akan terus bekerja bagi masyarakat, tetapi pada proses hukum ini kita hormati," tambahnya.
