Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Masuk Prolegnas 2026, Ini Alasan UU Provinsi NTB-NTT Perlu Direvisi

Kota Mataram
4 min read
Masuk Prolegnas 2026, Ini Alasan UU Provinsi NTB-NTT Perlu Direvisi
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (16/11/2026). (Dok. Istimewa)
  • Revisi UU Provinsi NTB dan NTT masuk Prolegnas Prioritas 2026 untuk mengakomodasi karakter wilayah kepulauan, potensi pariwisata, serta kondisi geografis, sosial budaya, dan sumber pendapatan daerah.
  • Gubernur NTB menyoroti dominasi wilayah laut, 403 pulau kecil, dan biaya pembangunan kepulauan yang menuntut konektivitas, infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta penguatan kewenangan dan kapasitas fiskal.
  • Revisi diharapkan memberi pengakuan operasional bagi kekhasan NTB dan NTT, termasuk kebijakan fiskal serta pembiayaan yang mempertimbangkan beban geografis untuk mendukung ekonomi laut, pariwisata, dan pemerataan pembangunan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mataram, IDN Times - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan karakteristik geografis, kekayaan sumber daya kelautan, potensi pariwisata, hingga kebutuhan penguatan kewenangan dan pembiayaan daerah kepulauan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (16/11/2026).

RDP membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, Gubernur NTT E. Melkiades Laka Lena, serta pimpinan dan anggota Baleg DPR RI.

  1. 1. Revisi UU Provinsi NTB dan NTT masuk Prolegnas Prioritas 2026

    b5ed167e-b5e6-4c11-a14a-e3030ee4e84f.jpeg
    Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (16/11/2026). (Dok. Istimewa)

    Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Pembahasan revisi UU Provinsi NTB dan NTT diarahkan untuk mengakomodasi kekhasan NTB dan NTT. Terutama karakteristik wilayah kepulauan dan potensi pariwisata yang menjadi keunggulan kedua provinsi.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan dukungan terhadap penguatan pengaturan kekhasan daerah. Menurutnya, karakteristik daerah perlu dilihat secara utuh, meliputi kondisi geografis, sumber daya alam, sosial budaya, kehidupan keagamaan, serta potensi sumber pendapatan. Pengakuan atas kekhasan tersebut penting agar pengaturan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

    Dukungan juga disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti. Perspektif kedua kementerian tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan pengembangan potensi pariwisata serta penguatan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.

  2. 2. Pentingnya penguatan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah

    IMG-20251008-WA0075.jpg
    Kawasan konservasi Gili Trawangan. (IDN Times/Muhammad Nasir)

    Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa pengakuan terhadap kekhasan daerah merupakan substansi paling mendasar dari revisi undang-undang.

    “Bagi kami, hal yang paling penting dari revisi undang-undang ini adalah adanya pengakuan terhadap kekhasan daerah kami,” kata dia.

    Iqbal memaparkan fakta geografis NTB. Dari total luas wilayah 49.312,19 kilometer persegi, perairan laut mencapai 29.159,04 kilometer persegi atau 59,13 persen. Sementara daratan hanya 20.153,15 kilometer persegi atau 40,87 persen. NTB terdiri atas dua pulau utama, Lombok dan Sumbawa, serta 403 pulau kecil, dengan garis pantai sepanjang 2.992,52 kilometer.

    Posisi geografis NTB juga strategis. Selat Lombok merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Iqbal mengatakan, laut bukan sekadar pemisah antarpulau, melainkan ruang kehidupan, jalur konektivitas, sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi.

    Namun, karakter kepulauan juga membawa konsekuensi terhadap biaya pembangunan, distribusi logistik, transportasi, dan jangkauan pelayanan publik. Menurutnya, potensi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang sepadan.

    Pengembangan pariwisata dan ekonomi kelautan tidak cukup hanya mengandalkan promosi dan investasi. Tetapi juga memerlukan konektivitas antarpulau, pelabuhan, dermaga, infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan, serta pembiayaan yang memadai.

    Karena itu, Iqbal mengemukakan pentingnya penguatan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah. Dia juga menyampaikan sejumlah alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan pengembangan skema penerimaan dari aktivitas pariwisata dan pemanfaatan obligasi daerah. Opsi tersebut memerlukan landasan hukum dan pengaturan yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.

  3. 3. Pengakuan lebih operasional terhadap karakteristik daerah

    IMG-20251008-WA0074.jpg
    Ilustrasi pesisir Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

    Iqbal menambahkan, NTB dan NTT memiliki kedekatan geografis serta kepentingan pembangunan yang saling berkaitan. Kerja sama kedua provinsi bersama Bali juga telah diperkuat melalui forum Kerja Sama Regional Bali, NTB dan NTT (KRBNN).

    “NTB dan NTT ini bukan cita-cita untuk bersatu, tetapi sebuah takdir untuk bersatu,” kata eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu.

    Iqbal berharap revisi undang-undang NTB menghasilkan pengakuan yang lebih operasional terhadap karakteristik daerah. Disertai penguatan kewenangan, kebijakan fiskal, dan dukungan pembiayaan yang memperhitungkan beban geografis kepulauan.

    Sehingga, kekayaan laut dan pariwisata tidak hanya menjadi potensi di atas kertas, tetapi dapat diolah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan menghadirkan pemerataan pembangunan hingga pulau-pulau kecil.

Related Articles

See More