TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News NTB

Jaksa Koordinasi dengan Polda NTB Terkait Kasus Kredit Fiktif BPR

Berkas penyidikan kasus dilanjutkan

Ilustrasi credit (IDN Times/Arief Rahmat)
Verified Writer
Yerin Shin

Mataram, IDN Times - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berkoordinasi dengan Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam penanganan kasus dugaan korupsi kredit fiktif Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Batukliang.

Kepala Seksi Pidsus Kejari Lombok Tengah Bratha Hariputra mengatakan bahwa koordinasi ini merupakan bagian dari upaya kejaksaan dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan kredit fiktif BPR yang mencatut nama 199 anggota Polri.

"Jadi, berkas penyidikan kasus ini kami buka lagi dan lanjutkan. Langkah awalnya itu koordinasi dengan bagian Tipidter Polda NTB," kata Bratha seperti dilansir dari Antara pada Sabtu (24/9/2022).

1. Catut nama anggota polisi

ilustrasi dokumen-dokumen kertas (pexels.com/pixabay)

Ia tidak menyebutkan tujuan dari koordinasi itu, namun ia meyakinkan bahwa koordinasi ini berkaitan dengan munculnya Made Sudarmaya sebagai saksi di persidangan. Made Sudarmaya adalah anggota Polri yang diduga sebagai dalang penyebab terjadinya kredit fikif pada BPR Cabang Batukliang yang mengakibatkan kerugian negara Rp2,38 miliar.

Dalam kesaksiannya pada persidangan Agus Fanahesa dan Johari, dua terdakwa yang berasal dari BPR Cabang Batukliang, Made Sudarmaya telah mengakui dirinya yang mengajukan kredit ke BPR Cabang Batukliang dengan mencatut nama 199 anggota Polri.

Baca Juga: Pemda Lombok Tengah Diminta Naikkan Nilai Jual Objek Pajak

2. Tak pernah penuhi panggilan jaksa

ilustrasi speaker (9to5toys.com)

Pengajuan kredit tersebut terjadi dalam periode 2014 hingga 2017 ketika Made Sudarmaya menduduki jabatan Perwira Administrasi Urusan Keuangan Direktorat Sabhara Polda NTB. Dari keterangan Made Sudarmaya terungkap ada lima anggota Polri lainnya yang turut terlibat dalam pencatutan nama anggota Polri untuk pengajuan kredit tersebut.

Ketika kasus itu berjalan di proses penyidikan, Made Sudarmaya sekali pun tidak pernah memenuhi panggilan jaksa untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Hal itu yang kemudian menjadi dasar kejaksaan mengatur strategi penyidikan dengan melimpahkan lebih dahulu berkas perkara Agus Fanahesa dan Johari ke Pengadilan Tipikor Mataram.

3. Penyalahgunaan wewenang

Ilustrasi Perjanjian. IDN Times/Sukma Shakti

Bratha pun mengakui bahwa pihaknya belum bisa menentukan siapa yang akan menanggung beban uang pengganti kerugian negara karena peran dari dua terdakwa. Sebab itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan munculnya kerugian negara.

Dengan munculnya Made Sudarmaya di persidangan, Bratha optimistis dalam proses pengembangan kasus ini akan terungkap seluruh peran yang terlibat. Termasuk pihak yang akan menanggung beban uang pengganti kerugian negara serta yang turut menikmati dari pencairan kredit fiktif tersebut.

4. Kerugian Rp2,38 miliar

Ilustrasi uang rupiah (IDN Times/Anggun Puspitoningrum).

Dalam perkara ini, Johari menjadi terdakwa bersama Agus Fanahesa. Johari berperan sebagai Account Officer pada BPR Cabang Batukliang. Sedangkan Agus Fanahesa saat itu menjabat sebagai Kepala Pemasaran BPR Cabang Batukliang.

Keduanya didakwa turut terlibat pencairan kredit fiktif 199 anggota Polri hingga menimbulkan kerugian Rp2,38 miliar.

Baca Juga: Penyidik Telusuri Dokumen Aliran Dana Korupsi BLUD Lombok Tengah

Verified Writer

Yerin Shin

Keep happy & healthy

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:
korupsi
kredit
fiktif
lombok
NTB
polisi
polri
Mataram
Berita Terkini Lainnya

Seorang Pria di Bima Dilaporkan Usai Berfoto Mesra dengan Istri Orang

KPU Evaluasi 87 Kerja Sama dengan Berbagai Lembaga

Festival Geowisata Jadi Ajang Tunjukkan Eksistensi Geopark Rinjani

Kader Babak Belur Diamuk Massa, PDIP NTB Minta Komnas HAM Investigasi 

Mantan Direktur RSUD Sumbawa Ditahan Terkait Korupsi Dana BLUD

Pemkab Sumbawa Barat Upayakan Kepulangan Jenazah PMI di Turki dan UEA

142 Ponpes Dukung Rektor UIN Mataram Jadi Penjabat Gubernur NTB

Kejati NTB Tetapkan 3 Tersangka Tambahan pada Kasus Korupsi Tambang 

Tersangka Korupsi Rp1,1 Miliar di Dompu Diserahkan ke Penuntut Umum

382 Jemaah Haji Asal Lombok Tengah Sudah Tiba di Bandara Lombok