[WANSUS] Menggaet Milenial dan Gen Z, Generasi Kunci Pemilu 2024 

2. Cara meyakinkan generasi milenial dan Gen Z bahwa pemilu 2024 sangat penting bagi mereka?

Karena mereka adalah pewaris sah Indonesia dalam 10 - 15 tahun ke depan. Sehingga mereka harus diperkenalkan apa itu pemilu, bagaimana pentingnya pemilu bagi generasi muda ini. Kemudian, bagaimana dia berpartisipasi ketika kesadaran itu muncul maka bisa menggerakkan mereka. Betapa pentingnya memilih pemimpin terbaik yang bisa menjadi driver mereka untuk memimpin Indonesia.

Karena bagaimanapun, menurut kami, mereka lah yang membutuhkan. Dua sisi harus bergerak, artinya kepentingan generasi muda terhadap pemerintahannya, demokrasi. Dampak dari perubahan kepemimpinan bagi mereka juga harus dipahamkan.
Tentu juga kami dari penyelenggara pemilu dan seluruh instrumen negara bisa menggerakkan dan menyadarkan mereka ditarik ke ruang yang mungkin baru atau belum biasa. Bahwa demokrasi itu menjadi pilihan rasional bangsa Indonesia untuk memilih pemimpinnya.

Kita telah sepakat bahwa ini (pemilu) jalur kita. Maka untuk bisa memberikan jaminan kepada mereka, tentu kita ajak berpikir masa depan mereka. Bahwa harus ada demokrasi yang sehat, baik dan berbasis partisipasi bagi generasi-generasi muda.

3. Apa yang harus dilakukan calon peserta pemilu dan partai politik untuk menggaet generasi milenial dan Gen Z?

Kalau bicara tingkat partisipasi pemilih maka tentu tidak hanya tugas KPU tetapi juga menjadi tugas peserta pemilu. Ada partai politik, calon presiden, calon DPD, calon DPR/DPRD, mereka juga harus bergerak ke wilayah itu. Bahwa untuk menarik minat generasi milenial maka mereka juga harus punya kekayaan metode dalam memperkenalkan diri dan menyampaikan gagasan.

Karena bagaimanapun, kita punya jalur komunikasi yang intens sudah banyak sekali. Ini juga harus bisa kita manfaatkan dengan baik sebagai penyelenggara pemilu, dan teman-teman media juga harus menawarkan metode efektif untuk menggaet generasi muda, generasi milenial.

4. Bagaimana KPU NTB memberikan pendidikan politik bagi generasi milenial dan Gen Z?

Kalau pendidikan politik saya kira kita punya tawaran yang menarik untuk menarik generasi muda itu dengan menawarkan apa rasionalitas pemilu. Kenapa kita harus berpemilu, kenapa politik rasional itu penting, kenapa penyebaran hoaks menjadi tidak menarik, kemudian politik identitas yang berlebihan juga tidak pas, ketika ruang kita antar orang bercengkrama dimana saja.

Maka orang akan mengukur, keterpilihan ini diukur dari mana? Kapasitas, kompetensi tentu kita gerakkan di sana. Profesionalitas calon-calon pemimpin juga. Makanya, saya sering berguyon bahwa pemimpin kita juga harus punya tawaran. Isi otak mereka seperti apa, pikiran mereka membawa Indonesia seperti apa, membawa NTB seperti apa. Membawa aspirasi publik di DPR juga seperti apa.

Sehingga mengapa kampanye-kampanye pemilu itu sudah banyak melibatkan tidak hanya berbentuk fisik, mengumpulkan massa di lapangan. Sekarang sudah mulai bergeser juga. Sejak Pilkada kemarin, kampanye-kampanye di media online dan media sosial juga bisa.
Ini juga menarik dan menjadi tantangan bagi media online dan media mainstream yang ada, bagaimana tawaran mereka terhadap isu politik ini. Supaya isu politik ini bisa dinikmati semua kalangan.Apalagi yang konsennya ke milenial, ada metode untuk mendekati mereka.

Kalau generasi milenial gak perlu serius-serius. Bicara di kafe cukup atau tempat-tempat menarik menyampaikan tentang pemilu, cukup bagi mereka. Dan gak perlu sosialisasi yang panjang-panjang.

5. Berapa target partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di NTB?

Pada pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih di atas 81 persen baik Pilpres maupun Pileg. Tantangan pada 2024, apakah bisa mencapai itu. Kalau kita gagal menggaet generasi milenial, maka kemungkinan itu gak akan tercapai. Apalagi dikatakan hasil surveinya 60 persen pemilih milenial dan Gen Z pada pemilu 2024.

Maka tentu, segmen ke mereka juga harus lebih besar dalam penyampaian sosialisasi pemilu. Dan ini harus menjadi konsen juga peserta pemilu, karena yang lebih mudah menggaet mereka adalah peserta pemilu. Baik partai politik, calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan calon bupati/walikota.

Karena merekalah yang akan dipilih. Kalau KPU hanya menyosialisasikan pemilu. Semakin partisipatif hasil pemilu maka semakin diterima publik. Tapi kalau partisipasi rendah, maka publik meragukan hasil pemilu.

6. KPU akan melibatkan mahasiswa sebagai penyelenggara pemilu. Bagaimana dengan di NTB?

Salah satu yang digagas KPU RI, bagaimana melibatkan mahasiswa sebagai penyelenggara pemilu di level KPPS. Kita menawarkan kampus bisa mengambil segmen menjadi penyelenggara pemilu. Kalau selama ini biasanya menjadi pemantau atau pengawas pemilu.

Sekarang, KPU RI membuka ruang itu dan sedang berkomunikasi dengan institusi pendidikan tinggi. Apa programnya yang bisa dikolaborasi agar mahasiswa bisa terlibat. Untuk meyakinkan publik bahwa pemilu ini ketika melibatkan mahasiswa maka trust publik juga akan meningkat.

Kemudian pemilu 2019 juga banyak catatan, petugas yang meninggal. KPU kemudian mengatur skala usia yang bisa menjadi penyelenggara maksimal 55 tahun, kalau dulu tidak diatur. Tentunya yang tidak punya potensi penyakit yang bisa berisiko.

Karena penyelenggara pemilu penuh tekanan. Dia juga harus bisa memanfaatkan teknologi informasi. Sekarang kita juga seleksi PPK, daftar lewat SIAKBA. Ketika lulus CAT maka kita wawancara. Ini bagian juga dari transparansi sehingga trust publik juga semakin baik.