Surplus Ratusan Ribu Ton, NTB Tolak Impor Beras

Petani khawatir harga gabah turun ketika ada impor beras

Lombok Barat, IDN Times - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara tegas menolak rencana impor beras yang dilakukan pemerintah pusat. Pasalnya, produksi beras tahun 2022 terjadi surplus mencapai 300 ribu ton lebih.

"NTB menolak impor beras. Karena kita memiliki cadangan beras yang cukup. Bahkan kita menjadi penyuplai provinsi yang lain," kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Fathul Gani dikonfirmasi usai acara Temu Karya Penyuluh 2022 di Narmada, Lombok Barat, Rabu (7/12/2022).

1. Produksi padi surplus ratusan ribu ton

Surplus Ratusan Ribu Ton, NTB Tolak Impor BerasKepala Distanbun NTB Fathul Gani (IDN Times/Muhammad Nasir)

Gani menyebutkan jumlah produksi padi tahun 2022 di NTB sebesar 1,46 juta ton gabah kering giling (GKG). Atau jumlahnya setara beras sebanyak 921 ribu ton. Produksi beras tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.

Pada 2021, produksi beras di NTB sebanyak 897 ribu ton. Artinya, terjadi peningkatan produksi beras sebanyak 30 ribu ton lebih. Sedangkan konsumsi beras di NTB sebanyak 600 ribu ton per tahun. "Ada surplus beras 300 ribu ton lebih," sebut Gani.

Baca Juga: Warga Siap Gugat ITDC, Tanah Sengketa di Mandalika Harus Status Quo 

2. Petani khawatir harga gabah turun saat panen

Surplus Ratusan Ribu Ton, NTB Tolak Impor BerasBenih padi lokal NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Beriuk Angkat Suranadi Timur, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada Lombok Barat, Syafii Maarif mengatakan harga gabah saat ini terbilang masih menguntungkan petani di kisaran Rp450 ribu per kuintal. Sebelumnya, harga gabah bisa sampai Rp500 ribu perkuintal.

"Panen kemarin harganya Rp450 ribu sampai Rp500 ribu per kuintal. Termasuk masih bagus. Panen kita bagus walaupun harga pupuk mahal dan sulit didapat," keluhnya.
Dengan harga gabah dikisaran Rp450 ribu per kuintal, kata Syafii, masih bisa menutupi biaya produksi yang dikeluarkan petani. Namun, jika harganya di bawah Rp450 ribu per kuintal, maka petani dipastikan akan rugi.

Untuk itu, ia berharap supaya impor beras jangan sampai membuat harga gabah menjadi anjlok. Apalagi di beberapa tempat di Lombok Barat, petani sedang panen. Ia juga meminta supaya pasokan pupuk subsidi dapat dikendalikan oleh pemerintah. Karena di lapangan pupuk sulit didapatkan, tetapi jika mencari di pengepul, pasti ada pupuk yang tersedia.

"Pupuk subsidi dari pemerintah itu 50 are kita dapat pupuk 90 kg. Itu mana bisa cukup. Maka terpaksa kita beli di pengepul. Agak sulit kita dapat tapi bisa kita beli di pengepul," tuturnya.

3. Produksi padi NTB sebanyak 1,46 juta ton

Surplus Ratusan Ribu Ton, NTB Tolak Impor BerasKepala BPS NTB Wahyudin. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah produksi padi pada 2022 di provinsi NTB sebanyak 1,46 Juta ton gabah kering giling (GKG). Meskipun terjadi penurunan luas panen, namun terjadi kenaikan produksi padi dibandingkan tahun 2021.

Kepala BPS NTB, Wahyudin mengatakan pada 1 November 2022 lalu, produksi padi pada 2022 diperkirakan sebesar 1,46 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebesar 37,36 ribu ton GKG atau 2,63 persen dibandingkan produksi padi di 2021 yang sekitar 1,42 juta ton GKG.

Luas panen padi di provinsi NTB pada 2022 diperkirakan sebesar 269,83 ribu hektare. Luas panen padi mengalami penurunan sebanyak 6,38 ribu hektare atau 2,31 persen dibandingkan luas panen padi tahun 2021 yaitu sebesar 276,21 ribu hektare.

Ditambahkan, produksi beras pada 2022 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 829,79 ribu ton. Angkanya mengalami peningkatan sebanyak 21,28 ribu ton atau 2,63 persen dibandingkan produksi beras tahun 2021 yaitu sebesar 808,51 ribu ton.

Baca Juga: Lelet Belanja, Anggaran Pemda NTB Mengendap Rp2,3 Triliun di Bank 

Topik:

  • Linggauni

Berita Terkini Lainnya