Uang Kerohiman 80 Hektare Lahan KEK Mandalika Disinyalir Salah Bayar 

2. Salah bayar dana kerohiman

Qomar menyatakan pemberian uang kerohiman banyak yang salah bayar. Seharusnya, pemilik lahan yang benar-benar berhak menerima uang kerohiman, justru tidak mendapatkan. Untuk itulah, pihaknya mendesak agar data-data tentang orang-orang yang menerima uang kerohiman dibuka agar persoalan lahan di KEK Mandalika segera tuntas.

"Mereka bayar ujug-ujug ke orang ini, apa alasannya. Apakah mereka punya sertifikat, pipil atau letter c. Sementara warga-warga yang barusan belum dibayar ini, mereka pegang pipil asli semua. Ibarat orang beli mobil, BPKB masih dipegang yang punya," katanya.

Qomar mengatakan dalam rapat tertutup dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah belum ada titik terang terkait penyelesaian sengketa lahan di KEK Mandalika. Malah, masyarakat diminta menggugat orang-orang yang disinyalir telah menerima dana kerohiman ke pengadilan.

"Kita diminta menggugat ke pengadilan, salah satu opsinya. Warga juga belum tentu punya uang dan waktu. Prosesnya juga bisa sampai 2 tahun," kata Qomar.

Kecuali, lanjut Qomar, tanah yang digugat masyarakat dengan ITDC status quo. Artinya, tanah itu tidak boleh diapa-apakan selama proses hukum berjalan.

"Ini kan kita gugat, tanah sudah dijadikan jalan dan berbagai fasilitas. Kalau menang pun kita kewalahan nanti. Karena sudah jadi hotel, alasannya sudah jadi fasilitas umum. Ini akal-akalan semua," kata mantan Anggota DPRD Lombok Tengah ini.