TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News NTB

TPP ASN Tangani Stunting Tuai Polemik, Instruksi Gubernur NTB Dicabut

Kepala Bappeda NTB sebut belum ada pemotongan TPP ASN

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi. (Dok. Bappeda Provinsi NTB)
Verified
Muhammad Nasir

Mataram, IDN Times - Rencana Pemprov NTB memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penanganan stunting menuai polemik. Sehingga, Instruksi Gubernur NTB Nomor 050-13/606/KUM/2022 tentang Optimalisasi Posyandu Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi NTB akhirnya dicabut.

"Saya tegaskan bahwa Instruksi Gubernur tentang stunting itu dicabut, mulai hari ini,” kata Kepala BAdan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Iswandi di Mataram, Rabu (28/9/2022).

Baca Juga: Mobil Hemat Energi Buatan NTB Ikut Kompetisi Shell Eco Marathon 2022 

1. Belum ada pemotongan TPP

ilustrasi pegawai/non-ASN (IDN Times/Aditya Pratama)

Iswandi mengatakan hingga saat ini belum ada pemotongan TPP ASN Pemprov NTB. Dengan dicabutnya Instruksi Gubernur tersebut, percepatan penurunan stunting Provinsi NTB melalui pembentukan orang tua asuh oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB, hanya dilakukan dalam bentuk gerakan masyarakat saja.

“Jadi tidak memerlukan dasar hukum dalam bentuk instruksi gubernur melainkan cukup dengan imbauan saja,” jelasnya.

Untuk itu, Instruksi Gubernur NTB Nomor 050-13/606/KUM/2022 tentang Optimalisasi Posyandu Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi NTB dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

2. Galakkan inovasi penurunan stunting

Ilustrasi penimbangan berat badan bayi di Posyandu. (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Wakil Ketua TPPS Provinsi NTB ini menjelaskan penggalangan orang tua asuh untuk percepatan penurunan stunting memang belum berjalan. Upaya percepatan penurunan stunting akan terus digalakkan dengan inovasi-inovasi yang tidak menimbulkan resistensi dari kelompok manapun.

Dikatakan, Provinsi NTB mempunyai angka prevalensi stunting yang cukup tinggi..Sehingga, upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan Posyandu Keluarga yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di provinsi NTB.

Misalnya, dengan pemberian makanan tambahan seperti, protein hewani pada anak penderita stunting. Mantan Penjabat Sekda NTB ini mengajak semua pihak bersinergi dan berkolaborasi menurunkan angka stunting. Karena target NTB menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024.

Baca Juga: Peringkat 80 Nasional, Ketua IKA Unram: Minimal Harus Masuk 20 Besar 

Topik:
ASN
pns
pppk
NTB
lombok
stunting
Berita Terkini Lainnya

Beberapa Bulan Mangkrak, Pabrik Rokok Segera Beroperasi di KIHT Lotim

Terbakar Api Cemburu, Suami di Masbagik ini Tebas Leher Istrinya

Satresnarkoba Polres Lombok Timur Musnahkan 1,16 Kg Kokain 

Majukan Pariwisata, Pemkab Lotim Gelar Event Drag Bike Pertama

Mantan Direktur RSUD Praya Divonis Enam Tahun Penjara

15 Tersangka yang Blokade Jalan di Bima Dilimpahkan ke Jaksa

58.000 Warga NTB Daftar Kerja ke Luar Negeri

BPBD Mataram Imbau Warga Antisipasi Dampak La Nina

9.287 Hektare Tanaman Tembakau di Lombok Terancam Gagal Panen 

Tata Ruang Kreatif Kota Tua Ampenan, Dispar Mataram Siapkan Rp180 Juta