TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Serapan Anggaran Provinsi NTB Buruk, Realisasi PAD Hanya 29 Persen 

Duit Pemda nganggur di bank capai Rp1,7 triliun

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Mataram, IDN Times - Kinerja realisasi anggaran Provinsi NTB semester 1 tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Bahkan mendekati kondisi pada masa pandemik COVID-19 tahun 2020 yang lalu.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mencatat realisasi pedapatan daerah mencapai 37,3 persen atau sebesar Rp2 triliun dari target sebesar Rp5,39 triliun. Sedangkan anggaran belanja daerah hanya terserap sebesar Rp27,6 persen dari target sebesar Rp5,96 triliun.

Baca Juga: Sebelum WSBK 2022, Sirkuit Mandalika akan Diperbaiki dan Dipercantik 

1. Buruknya penyerapan anggaran disayangkan

Tren realisasi APBD Provinsi NTB semester 1. (dok. Fitra NTB)

Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda di Mataram, Jumat (12/8/2022) mengatakan penurunan kinerja penyerapan anggaran ini sangat disayangkan di tengah upaya pemulihan ekonomi dan target penurunan kemiskinan satu digit di NTB. Di mana, upaya mencapai target itu membutuhkan ketersediaan dana dan kecepatan esekusi anggaran.

"Sehingga dapat memberikan daya ungkit dan dampak ekonomi serta kesejahteraan yang lebih cepat dinikmati masyarakat," katanya.

2. Ekonomi tumbuh tapi realisasi pendapatan rendah

Direktur Fitra NTB Ramli Ernanda. (Dok. Istimewa)

Fitra NTB menemukan bahwa rendahnya realisasi pendapatan daerah disebabkan oleh rendahnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Nominal PAD yang terserap hingga semester 1 tahun ini hanya sebesar Rp749,9 miliar atau sekitar 29,2 persen dari target.

"Ini memperlihatkan potret riil kinerja OPD yang bertanggungjawab dalam mengumpulkan dana pembangunan di saat klaim positif pertumbuhan ekonomi," katanya.

Disebutkan, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah menjadi kontributor utama rendahnya penerimaan PAD semester 1. Realisasi penerimaan dari Lain-lain PAD yang sah hanya sekitar 1,9 persen dari target sebesar Rp740,9 miliar. Sedangkan realisasi retribusi daerah hanya 27,6 persen dari target sebesar Rp44,1 miliar.

"Tampaknya rencana Pemprov gagal mencapai target dalam kerja sama pengelolaan aset derah," kata Ramli.

Baca Juga: Guru TK di Mataram Dibunuh oleh Kekasihnya Usai Berhubungan Badan 

Berita Terkini Lainnya