Ratusan Desa Berpotensi Dilanda Kekeringan di NTB
Estimasi kebutuhan air bersih di NTB sebanyak 445 juta liter
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB memprediksi ratusan desa di 9 kabupaten/kota berpotensi dilanda bencana kekeringan pada musim kemarau 2023. Bencana kekeringan yang melanda ratusan desa di NTB, terjadi setiap tahun pada musim kemarau.
Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi menyebutkan berdasarkan data pada 2022, sebanyak 296 desa dan kelurahan dilanda kekeringan di NTB. Dengan adanya kemarau kering atau El Nino, diperkirakan desa dan kelurahan yang mengalami kekeringan akan meluas. Berkaca dari tahun 2020, sebanyak 302 desa dan kelurahan dilanda bencana kekeringan dengan kebutuhan air bersih sebanyak 445 juta liter lebih.
"Sekarang ini baru masuk kekeringan. Sehingga kita menggelar rakor kesiapsiagaan, tujuannya memberikan informasi kepada semua pihak, stakeholders terkait baik UPT kementerian/lembaga, dunia usaha dan masyarakat. Bahwa sebentar lagi kita mengalami ancaman bahaya kekeringan dan kebakaran hutan," kata Ahmadi dikonfirmasi usai Rakor Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan Tingkat Provinsi NTB di Mataram, Senin (29/5/2023).
Baca Juga: Gubernur: Munjizun Menginspirasi, Anak NTB Bisa 'Menaklukkan' Amerika
1. Ratusan ribu jiwa berpotensi mengalami krisis air bersih
Ahmadi menyebutkan berdasarkan data BPBD NTB, bencana kekeringan berpotensi melanda 302 desa dan kelurahan pada 69 kecamatan di 9 kabupaten/kota. Masyarakat yang berpotensi terdampak sebanyak 185.462 KK atau 674.801 jiwa.
Dari 10 kabupaten/kota di NTB, hanya Kota Mataram yang tidak mengalami kekeringan. Sedangkan 9 kabupaten/kota lainnya seperti Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima, terdapat ratusan desa yang menjadi langganan bencana kekeringan. Disebutkan estimasi kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan mencapai 445 juta liter lebih.
"Dengan rakor kesiapsiagaan ini, semua stakeholders segera mengantisipasi. Bagaimana cara mengurangi risiko, kerugian dan dampak kekeringan. Seandainya penanganan darurat membutuhkan uang, pemerintah menyiapkan dana siap pakai dan dana tak terduga atau bisa bekerja sama dengan NGO dan dunia usaha. Karena tak bisa hanya ditangani pemerintah tetapi juga sektor swasta atau dunia usaha," ujar Ahmadi.
Baca Juga: Geliat Pembangunan Smelter, Gubernur NTB : Sumbawa Barat Hidup Lagi