TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

NTB Siapkan DAU Sebesar 2 Persen untuk Atasi Dampak Naiknya Harga BBM 

Polisi awasi lonjakan harga pangan

Aktivitas pedagang di Pasar Kebon Roek Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar 2 persen untuk mengatasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Ini sesuai instruksi pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar daerah pun aktif membantu persoalan BBM ini. 

Pemprov NTB sendiri belum tahu seperti apa bentuk program bantalan sosial ini. Sementara ini, pemerintah daerah sedang berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pemerintah terkait bentuk bantuan dari daerah tersebut. 

"Sedang coba ditanyakan bagaimana konkretnya. Kita coba minta Kepala BPKP NTB," kata Zulkieflimansyah belum lama ini di Mapolda NTB. 

Baca Juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Ribuan Mahasiswa Kepung DPRD NTB 

1. Kendalikan inflasi

Gubernur NTB Zulkieflimansyah (Dok. Diskominfotik NTB)

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, pemerintah daerah mendapatkan arahan untuk mengendalikan inflasi pasca kenaikan harga BBM subsidi. Pemerintah meminta daerah menjaga pergerakan inflasi agar tidak membebani masyarakat. 

Ia mengatakan pemerintah tidak punya pilihan lain untuk menaikkan harga BBM subsidi. Karena subsidi BBM yang membengkak di APBN akibat gejolak eksternal. Tetapi di sisi yang lain, pemerintah tidak ingin memberatkan masyarakat.

Untuk itu, masyarakat kurang mampu akan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah pusat. "Sehingga betul-betul yang terkena dampak tidak terlampau berat," ucapnya.

Langkah sementara yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya lonjakan inflasi di NTB adalah melakukan operasi pasar barang kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga diharapkan inflasi di NTB bisa dikendalikan.

2. BPKP konsultasikan bentuk program bantalan sosial dari DAU 2 persen

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP NTB Ilham Nurhidayat mengatakan, pemerintah menyiapkan beberapa bantalan sosial untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Antara lain penerapan program BLT subsidi BBM dan bantuan subsidi upah (BSU).

"Harapannya juga dari sekian banyak bantalan sosial itu ada juga resources dari pemda, mencadangkan 2 persen dari DAU. Kita akan pastikan lagi mekanisme formulasi seperti apa. Apakah berbentuk cash atau program yang sementara kita akan konsultasikan seperti apa persisnya," kata Ilham.

Baca Juga: Rusak, Jalan Provinsi di Lombok Timur Ditanami Pohon Pisang oleh Warga

Berita Terkini Lainnya