TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News NTB

NTB 'Pede' Gunakan e-PPBGM, Angka Stunting Turun Jadi 16,84 Persen 

Data SSGI digunakan sebagai referensi dan pemacu semangat

Kepala Dinkes Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri (IDN Times/Muhammad Nasir)
Verified
Muhammad Nasir

Mataram, IDN Times - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan percaya diri dengan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dalam intervensi penanganan stunting. Di mana, angka stunting di NTB terjadi penurunan menjadi 16,84 persen pada 2022 dari tahun 2021, yaitu sebesar 19,23 persen.

Sementara berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di NTB mengalami kenaikan menjadi 32,7 persen dari tahun 2021 sebesar 31,4 persen. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Lalu Hamzi Fikri mengatakan Pemda NTB menyikapi data SSGI itu sebagai referensi.

"Kita percaya diri dengan data e-PPBGM ini karena entry-nya sudah di atas 95 persen," kata Fikri kepada IDN Times di Mataram, Kamis (2/2/2023).

Baca Juga: Pemda Bilang Turun, Angka Stunting di NTB Justru Naik Jadi 32,7 Persen

1. e-PPBGM dan SSGI tak perlu dibandingkan

Ilustrasi upaya pencegahan stunting. (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Fikri menjelaskan hasil survei prevalensi stunting lewat SSGI dan pencatatan lewat e-PPBGM tidak perlu dibanding-bandingkan. Karena memang keduanya merupakan sebagai alat evaluasi. Lewat e-PPBGM, pencatatan atau pendataan dilakukan secara by name by address.

Sedangkan SSGI dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara sampling. Ada juga Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan Kemenkes setiap lima tahun sekali.

SSGI yang dilakukan Kemenkes sekitar bulan Juni - Juli 2022. Dengan jumlah sampling 6.300 balita dari 453.799 balita yang ada atau 1,38 persen dengan 800 blok sensus. Sedangkan pencatatan yang dilakukan Pemda di NTB lewat e-PPBGM dengan sasaran seluruh populasi balita. SSGI outputnya adalah prevalensi sedangkan e-PPBGM adalah persentase.

"e-PPBGM dan SSGI tidak perlu dibandingkan. Karena keduanya sebagai alat evaluasi. Sehingga tujuan dan metodologinya juga berbeda. Dua-duanya sama milik pemerintah. Di satu sisi kita juga apa yang dilakukan lewat SSGI kita hargai termasuk e-PPBGM," ucap Fikri.

2. Data e-PPBGM, angka stunting di NTB turun signifikan

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengunjungi posyandu keluarga sebagai tempat penanganan stunting di NTB. (dok. Diskominfotik NTB)

Ketua Asosiasi Dinas Kesehtan Seluruh Indonesia (Adinkes) Provinsi NTB ini menjelaskan jika melihat data e-PPBGM selama tiga tahun terakhir, angka stunting di NTB mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, angka stunting di NTB sebesar 23,51 persen atau 95.524 balita, tahun 2021 turun menjadi 19,23 persen atau 82.581 balita.

Kemudian pada tahun 2022, turun menjadi 16,84 persen atau 75.503 balita. Dari sisi entry data ke aplikasi e-PPBGM terus terjadi peningkatan atau jauh lebih bagus dari 82,70 persen di tahun 2020, meningkat menjadi 99,54 persen di tahun 2021 dan 99,58 persen di tahun 2022.

Sedangkan data SSGI yang dirilis Kemenkes menjadi referensi dan pemacu semangat Penda dalam melakukan penanganan stunting. Untuk intervensi penanganan stunting, kata Fikri, maka menggunakan data by name by address yang diperoleh lewat e-PPBGM.

"Kalau rilis SSGI, kita di NTB menyikapi itu sebagai referensi. Itu sebagai pemacu semangat. Saya apresiasi petugas gizi di lapangan sehingga angka stunting bisa menurun. Karena data yang sekarang kita miliki, kita bisa intervensi by name by address dan melakukan treatment. Evaluasinya juga rutin," terangnya.

3. Adinkes akan gelar FGD dengan mengundang Kemenkes untuk perkuat e-PPBGM

Sosialisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Stunting Tahun 2023 yang disiarkan secara daring, Selasa (14/6/2022). (YouTube/TP2AK Stunting).

Fikri menambahkan, dirinya sudah berdiskusi dengan Ketua Adinkes Pusat mengenai masalah data ini. Adinkes Pusat akan menggelar focua group discussion (FGD) dengan mengundang Kemenkes dan seluruh kabupaten/kota.

"Persoalan data ini sudah disounding ke Kemenkes. Upaya kita melalui Adinkes bagaimana memperkuat data by name by address ini," tandas Fikri.

Baca Juga: Tidak Sesuai Realita, DP3AKB akan Patahkan Data SSGI Soal Stunting

Topik:
stunting
lombok
NTB
kesehatan
Berita Terkini Lainnya

78 Anak Muda NTB Magang ke Jepang, Gaji hingga Rp15 Juta per Bulan

Semester I 2023, Bandara Lombok Catat Jumlah Penumpang 1,1 Juta Orang

Seorang Pria di Bima Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon

Gubernur NTB Tak Ingin Tinggalkan Utang saat Masa Jabatan Berakhir

4.245 Hektare Lahan Tembakau di Lotim Terancam Gagal Panen

Istri Keguguran, Pria di Bima ini Malah Perkosa Bocah 10 Tahun

Jemaah Haji Bima yang Meninggal di Makkah Terus Bertambah

Keturunan Raja Cakranegara Minta Dilibatkan soal Harta Karun Lombok 

MGPA Atur Strategi untuk Mendongkrak Penonton MotoGP 2023

Respons Gubernur NTB soal Pemulangan Harta Karun Dijarah Belanda