TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News NTB

Mulai 2023, Pemprov NTB Cicil Bayar Utang Rp750 Miliar 

Recovery ekonomi belum sesuai ekspektasi

Rancangan gedung IGD Terpadu RSUD Provinsi NTB yang dilengkapi helipad untuk menghadapi event internasional (Dok. RSUD Provinsi NTB)
Verified
Muhammad Nasir

Mataram, IDN Times - Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terdampak pandemik COVID-19, Pemprov NTB akan menyicil pembayaran pinjaman atau utang dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mulai 2023 mendatang. Pemprov NTB mendapatkan pinjaman dari PT. SMI sebesar Rp750 miliar.

Pinjaman itu dipergunakan untuk membiayai dua proyek besar. Di antaranyya pembangunan IGD Terpadu RSUD NTB dan pengadaan alat kesehatan senilai Rp500 miliar. Serta proyek percepatan jalan senilai Rp250 miliar.

"Mudah-mudahan akhir tahun ini rumah sakit kita (pembangunan IGD Terpadu RSUD NTB) sudah tuntas pembangunan fisiknya. Setelah tuntas tentu, bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan pendapatan. Karena dia BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), bisa menyelesaikan utang-utangnya," kata Sekda Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi dikonfirmasi di Mataram, Senin (8/8/2022).

Baca Juga: Seorang Pendaki Terpeleset dan Dievakuasi dari Gunung Rinjani

1. Pembayaran utang dicicil 8 tahun

Ilustrasi Utang (IDN Times/Mardya Shakti)

Sekda mengatakan cicilan pembayaran utang tersebut sudah ada skemanya. Utang yang diperoleh Pemprov NTB merupakan pinjaman dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pinjaman ini akan dikembalikan selama 8 tahun dengan suku bunga 6,19 persen per tahun.

Pada tahun 2021, Pemprov NTB diwajibkan membayar provisi ditambah bunga yang totalnya Rp18.525.937.500. Sedangkan pembayaran cicilan dimulai pada tahun 2023 dan akan selesai pada 2029.

2. Lakukan efisiensi anggaran

Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi (Dok. Istimewa)

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB ini mengatakan Pemprov terus melakukan efisiensi anggaran termasuk melakukan refocusing. Hal itu merupakan bagian dari ikhtiar untuk menyehatkan APBD NTB. Karena secara fiskal, cukup terdampak pandemik COVID-19.

"Dampak pasca COVID-19 ini ternyata recovery ekonomi yang kita harapkan baik secara global dan nasional tidak sesuai ekspektasi," ucapnya.

Ketika pandemik COVID-19 sudah mulai melandai, NTB sebagai daerah pariwisata berharap banyak wisatawan yang akan berkunjung. Tetapi ternyata masih banyak hambatan wisatawan berkunjung ke BTB, salah satunya harga tiket pesawat yang mahal.
Sehingga harapan untuk mendapatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata tak semanis yang diharapkan.

"Artinya masih ada dampak terhadap perlambatan ekonomi. Walaupun rilisnya semester I 2022 imbas dari adanya WSBK berlanjut MotoGP, ekonomi kita masih bagus," terang mantan Kepala Disbudpar NTB ini.

Baca Juga: Kasus Meningkat, 34 Jemaah Haji NTB Positif COVID-19 

Topik:
Utang
apbd
NTB
daerah
proyek
rumah sakit
lombok
Mataram
Berita Terkini Lainnya

78 Anak Muda NTB Magang ke Jepang, Gaji hingga Rp15 Juta per Bulan

Semester I 2023, Bandara Lombok Catat Jumlah Penumpang 1,1 Juta Orang

Seorang Pria di Bima Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon

Gubernur NTB Tak Ingin Tinggalkan Utang saat Masa Jabatan Berakhir

4.245 Hektare Lahan Tembakau di Lotim Terancam Gagal Panen

Istri Keguguran, Pria di Bima ini Malah Perkosa Bocah 10 Tahun

Jemaah Haji Bima yang Meninggal di Makkah Terus Bertambah

Keturunan Raja Cakranegara Minta Dilibatkan soal Harta Karun Lombok 

MGPA Atur Strategi untuk Mendongkrak Penonton MotoGP 2023

Respons Gubernur NTB soal Pemulangan Harta Karun Dijarah Belanda