TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Gerakan Multipihak, Penduduk Miskin di NTB Turun 11.360 Orang 

Penanggulangan kemiskinan sudah on the track

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi. (Dok. Bappeda Provinsi NTB)

Mataram, IDN Times - Jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) turun sebanyak 11.360 orang periode Maret - September 2021. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di NTB sebanyak 746.660 orang atau 14,14 persen, turun menjadi 735.300 orang atau 13,83 persen pada September 2021.

"Penurunan persentase jumlah penduduk miskin sepanjang Maret hingga September 2021sebesar 0,31 persen," kata Kepala Bappeda Provinsi NTB Iswandi dalam keterangan tertulis, di Mataram, Kamis (20/1/2022).

Baca Juga: NTB Jadi Salah Satu Provinsi Termiskin di Indonesia

1. Penurunan kemiskinan melalui gerakan multipihak

Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kantor Bappeda Provinsi NTB (Dok. Bappeda Provinsi NTB)

Iswandi mengatakan penurunan angka kemiskinan selama periode Maret hingga September 2021 merupakan kerja semua pihak dan lintas sektor melalui gerakan multipihak. Gerakan multipihak digagas dan gencar dikampanyekan Bappeda Provinsi NTB dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Mulai dari perangkat daerah, pengusaha, akademisi, filantropis, pondok pesantren, dan lain sebagainya.

"Gerakan multipihak ini diharapkan dapat berkontribusi pada terkoreksinya angka kemiskinan di Provinsi NTB," harapnya.

2. Penanggulangan kemiskinan on the track

Ilustrasi warga miskin menarik gerobak bersama dua anaknya (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Sementara, Kepala Bidang Perekonomian dan DDA Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnain menambahkan, penurunan angka kemiskinan diharapkan menjadi pelecut semangat. Dalam melakukan rapat koordinasi kemiskinan yang akan melibatkan semua kabupaten/kota dan stakeholder penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB.

Menurutnya, penurunan angka kemiskinan di NTB menjadi bukti bahwa program penanggulangan kemiskinan sudah on the track. Ada 13 program prioritas penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemprov NTB.

Antara lain pembangunan BUMDes, jamban keluarga, rumah layak huni, kelompok usaha bersama (KUBe). Kemudian, kawasan rumah pangan lestari (KRPL), pengelolaan sampah, pembangunan sarana air bersih.

Selanjutnya, pembangunan desa wisata, pembangunan pertanian konservasi, desa berdaya, sambungan listrik murah dan hemat, motorisasi nelayan dan budidaya udang vaname. Serta ketahanan keluarga berbasis pendidikan dan revitalisasi posyandu.

Baca Juga: Penduduk NTB Tidak Lebih Bahagia dari Warga NTT dan Bali?

Berita Terkini Lainnya