Tak Punya Anggaran Kekeringan, BPBD NTB Terpaksa Mengamen ke BUMN/BUMD
Distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Bima, NTB. (dok. Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Bencana kekeringan di NTB semakin meluas, masyarakat yang terdampak lebih dari setengah juta orang tersebar di 9 kabupaten/kota di NTB. Dari 9 kabupaten/kota yang telah melaporkan terjadinya bencana kekeringan, sebanyak 70 kecamatan dan 339 desa yang terdampak. Jumlah warga yang terdampak bencana kekeringan sebanyak 591.793 jiwa atau 169.331 KK.
Meski bencana kekeringan terus terulang setiap tahun di NTB, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mengaku tidak punya anggaran untuk distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak. Sehingga, salah satu upaya yang akan dilakukan dengan mengamen ke BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada di NTB
"Belum ada anggaran distribusi air bersih. Kalau pun belum ada uang Pemda, terpaksa kita mengamen. CSR perusahaan, NGO. Jangan hanya pemerintah saja. Mereka juga harusnya peduli. Kita akan lakukan itu," kata Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi di Mataram, Jumat (28/7/2023).
1. Ajukan anggaran penanganan kekeringan ke BNPB
Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)Ahmadi menjelaskan NTB belum masuk puncak musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan pada Agustus dan September mendatang. Ia mengatakan kebutuhan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan cukup besar. Sehingga, butuh kolaborasi semua pihak bukan saja Pemda, tetapi juga pihak swasta, dan BUMN/BUMD yang ada di NTB untuk ikut membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih.
Pihaknya sendiri telah mengajukan anggaran sekitar Rp13 miliar ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan kekeringan di NTB. Sebelumnya, pihaknya berencana mengajukan anggaran sekitar Rp70 miliar, tetapi melihat anggaran di BNPB juga terbatas, sehingga tidak berani mengajukan anggaran yang terlalu besar.
"Kita usulkan ke BNPB untuk penanganan kekeringan sekitar Rp13 miliar. Kita tak berani tinggi, karena di BNPB kecil," tuturnya.
Baca Juga: Dapat Izin Ekspor Konsentrat, AMNT Tetap Kena Denda 20 Persen
2. Gubernur telah tetapkan siaga darurat kekeringan
ilustrasi kekeringan (pexels.com/Pixabay)Ahmadi menambahkan Gubernur telah menetapkan NTB berstatus siaga darurat kekeringan. Dari 9 kabupaten/kota yang melaporkan terjadinya kekeringan, 8 daerah sudah berstatus siaga darurat kekeringan, sedangkan satu kabupaten yaitu Lombok Tengah yang belum menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Untuk mengatasi masyarakat yang krisis air bersih, pihaknya berharap masing-masing perusahaan seperti perbankan atau pun perhotelan dapat ikut membantu masyarakat dengan menyumbang 10 tangki air bersih.
"Kalau menyumbang masing-masing 10 tangki air bersih, lumayan membantu masyarakat yang krisis air bersih. BUMD, BUMN dan perbankan kita harapkan membantu. Serta perusahaan swasta kita harapkan memberikan bantuan," harapnya.
3. Kekeringan melanda 339 desa
Ilustrasi warga mengantri untuk mendapatkan bantuan air bersih. IDN Times/Candra IrawanAhmadi menyebutkan 9 kabupaten/kota di NTB sudah melaporkan terjadinya bencana kekeringan. Yaitu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Dari 10 kabupaten/kota di NTB, hanya Kota Mataram yang tidak dilanda bencana kekeringan.
Jumlah masyarakat terdampak bencana kekeringan di masing-masing kabupaten/kota. Antara lain :
1. Lombok Barat sebanyak 17.994 jiwa atau 4.499 KK tersebar di 16 desa pada 8 kecamatan.
2. Lombok Tengah sebanyak 273.622 jiwa atau 69.294 KK tersebar di 82 desa pada 8 kecamatan.
3. Lombok Utara sebanyak 13.873 jiwa atau 4.669 KK tersebar di 10 desa pada 4 kecamatan.
4. Lombok Timur sebanyak 112.240 jiwa atau 46.685 KK tersebar di 68 desa pada 13 kecamatan.
5. Sumbawa Barat sebanyak 1.544 jiwa atau 446 KK tersebar di 3 desa pada 2 kecamatan.
6. Sumbawa sebanyak 58.034 jiwa atau 14.509 KK tersebar di 32 desa pada 15 kecamatan.
7. Dompu sebanyak 70.024 jiwa atau 17.490 KK tersebar di 81 desa pada 8 kecamatan
8. Bima sebanyak 22.208 jiwa atau 5.001 KK tersebar di 37 desa pada 11 kecamatan
9. Kota Bima sebanyak 22.254 jiwa atau 6.739 KK tersebar di 10 kelurahan pada 4 kecamatan.
Bencana kekeringan yang melanda ratusan desa di NTB, terjadi setiap tahun pada musim kemarau. Berkaca dari tahun 2020, sebanyak 302 desa dan kelurahan dilanda bencana kekeringan dengan kebutuhan air bersih sebanyak 445 juta liter lebih.
Baca Juga: Kecurangan PPDB 2023, Dikbud NTB Sebut 327 Calon Siswa Baru Ubah KK
