TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ditawarkan Pemerintah Pusat, ASN Pemprov NTB Ogah Pindah ke IKN  

Pejabat Pemprov NTB keringat dingin

Sekda NTB Lalu Gita Ariadi memberikan pengarahan kepada ASN pada hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama lebaran 2022 (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Pemerintah Pusat menawarkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur. Hanya saja, ASN Pemprov NTB tidak ada yang mau pindah ke IKN.

"Seluruh daerah ditawarkan. Hanya melalui rilis saja. Tetapi gak ada yang mau. Mungkin belum ada yang mau daftar. Mungkin besok atau lusa dia berubah pikiran mau ke sana (IKN)," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Muhammad Nasir dikonfirmasi IDN Times di Mataram, Sabtu (27/5/2023).

Baca Juga: Gubernur Mutasi 8 Pejabat Eselon II, Kepala Disnakeswan NTB Diganti 

1. Pejabat Pemprov NTB keringat dingin

Kepala BKD NTB Muhammad Nasir. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Nasir menjelaskan dalam tawaran pemerintah pusat itu tidak ditentukan apakah staf atau pejabat yang ditawarkan pindah ke IKN. Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 36 pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB, Nasir mengatakan Sekda NTB Lalu Gita Ariadi sempat berguyon.

Ia menawarkan pejabat yang dilantik untuk pindah ke IKN. Tetapi, kata Nasir, banyak pejabat yang langsung keringat dingin.

"Sekda guyon, siapa pejabat yang mau ke IKN. Langsung keringat dingin semua. Termasuk saya, kalau saya diperintahkan ke sana, langsung saya minta pensiun," kata Nasir.

2. ASN juga ditawarkan pindah ke 4 provinsi baru di Papua

Ilustrasi ASN (Dok. Istimewa)

Nasir menjelaskan pihaknya juga sudah menawarkan kepada ASN-ASN yang muda untuk pindah ke IKN. Tetapi mereka mengatakan lebih baik berada di NTB. Selain itu, kata Nasir, ASN juga ditawarkan pindah ke 4 provinsi baru di Papua. Namun, banyak yang tidak berminat.

"Tapi gak ada yang minat. Lebih baik sedikit gajinya tapi di sini. Di 4 daerah otonom baru di Papua, minimal 10 persen pegawai dari luar. Tapi satu persen saja gak ada yang mau," tuturnya.

Baca Juga: Seorang Pria di Mataram Ditemukan Tewas di Halaman Rumahnya 

Berita Terkini Lainnya