TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News NTB

Sekda Jawab Soal Isu Pemekaran Wilayah Provinsi NTB

Isu pemekaran provinsi di NTB kembali mencuat

Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi (IDN Times/Muhammad Nasir)
Verified
Linggauni

Mataram, IDN Times - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi mengatakan informasi tentang isu penyusunan RUU Pemekaran Daerah di Provinsi NTB menjadi dua wilayah adalah hoaks.

"Hari-hari terakhir ini beredar berita di media sosial tentang rencana DPR RI membahas dan akan mengesahkan lima RUU Pemekaran Daerah. Termasuk Provinsi NTB akan menjadi dua dengan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Rasanya berita tersebut prematur dan menjurus hoaks," ujarnya seperti dilansir dari Antara, Senin (27/6/2022).

Baca Juga: Ngos-ngosan, Penonton MXGP Keluhkan Jauhnya Jarak Parkiran ke Tribun

1. Komisi II DPR RI kunker ke NTB

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat melakukan rapat kerja bersama Komisi II DPR, Mendagri Tito Karnavian, Bawaslu, dan DKPP, Kamis (16/9/2021). (youtube.com/Komisi II DPR RI Channel)

Ia mengatakan memang beberapa waktu yang lalu, anggota DPR RI Komisi II kunjungan kerja (kunker) antara lain ke NTB. Tujuan kunker adalah sosialisasi hak inisiatif dewan untuk bentuk 13 RUU termasuk menyerap aspirasi tentang pembuatan RUU Provinsi NTB.

Untuk itu, lanjut Sekda, bahwa substansi-nya bukan pemekaran tapi penyesuaian dasar pembentukan Provinsi NTB dan penyesuaian kondisi aktual yang dipandang perlu.

"Apalagi selama ini, NTB bersama Bali dan NTT dibentuk dengan Undang-undang 64/1958," terang Sekda. 

2. Gak sesuai dengan UUD

Kitapunya.net

Karena menurutnya, bahwa pada 5 Juli 1959, keluar Dekrit Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sedangkan UU 64/1958, yang lahir sebelum Dekrit Presiden mengacu pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) saat Republik Indonesia Serikat (RIS).

"Hal tersebut dinilai bernuansa federalistik yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Karenanya dipandang perlu untuk disesuaikan," tambah Miq Gite sapaan akrabnya.

Selain kawasan Sunda Kecil, kawasan Sulawesi dan Kalimantan juga dibentuk dalam suasana kebatinan yang sama. sehingga DPR menginisiasi 13 RUU dasar pembentukan masing-masing provinsi dan disesuaikan dengan kondisi terkini.

Baca Juga: Hoki! Perawat ini Dapat Jam Tangan Mewah dari Pembalap MXGP

Topik:
Pemekaran Wilayah
Moratorium Otonomi
lombok
sumbawa
NTB
Berita Terkini Lainnya

Polisi Bongkar Penyalahgunaan BBM Subsidi Proyek Meninting 

IDI NTB Sayangkan Penghapusan Anggaran Wajib di UU Kesehatan

Penonton MotoGP 2023 Diupayakan Tembus 100 Ribu 

Ribuan Anak Obesitas, NTB Gencarkan Gerakan Aksi Bergizi 

Razia Polantas di Mataram, Puluhan Emak-Emak Kena Tilang

Ratusan Warga Dukung Rektor UIN Mataram sebagai Penjabat Gubernur NTB

Pesawat Rusak, Super Air Jet Rute Lombok - Jakarta Gagal Terbang

2030, Perspebsi Prediksi 1 Dokter Bedah Saraf Layani 500.000 Penduduk

Ratusan UMKM di Kota Mataram Sudah Kantongi Sertifikat Halal

Kapolres Bima Dipastikan Absen pada Sidang Praperadilan 15 Demonstran