TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Warga Keluhkan Tarif Listrik yang Tinggi di Rumah Relokasi Banjir Bima

Instalasi listrik yang terpasang bekapasitas daya 1300 VA

Foto rumah relokasi banjir di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima (IDN Times/Juliadin Sutarman)

Bima, IDN Times - Rumah relokasi banjir di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) belum sepenuhnya ditempati warga. Dari 185 rumah, hingga saat ini masih ada 9 unit rumah yang belum berpenghuni.

Selain sebagian masih kosong, para penghuni rumah relokasi juga mengeluhkan tingginya tarif listrik. Bahkan dalam sebulan, mereka harus merogoh kocek hingga Rp200 ribu.

"Iya masih ada 9 rumah yang belum ditempati oleh korban terdampak banjir bandang," kata Kepala Desa (Kades) Tambe Candra Nan Arif dihubungi IDN Times, Rabu siang (24/5/2023).

Baca Juga: Ternyata ini Pengusaha yang Perbaiki Jalan di Bima Pakai Uang Pribadi

1. SK kepemilikan belum diberikan Pemda

ilustrasi dokumen-dokumen kertas (pexels.com/pixabay)

Menurut Candra, 9 hunian tetap yang dibangun pemerintah pusat itu sengaja tidak diberikan Pemda Surat Keputusan (SK) kepemilikan kepada penerima manfaat. Alasannya, warga masih bersikeras menginginkan lebih dari satu rumah, diluar dari Petunjuk Teknis (Juknis) pembagian.

"Yang minta lebih dari satu ini, warga yang dulu tinggal bersama beberapa Kepala Keluarga (KK) dalam satu rumah. Menurut Pemda, itu gak dibenarkan dalam Juknis pembagian, mereka tetap dikasih satu rumah saja," tegasnya.

2. Masih tempati hunian lama

Ilustrasi foto dampak banjir. (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

Sembilan orang KK yang belum dapat SK dari Pemda tersebut, masih menempati rumah lama bekas diterjang banjir di bantaran sungai. Korban terdampak banjir tersebut masing-masing warga dari bantaran sungai Desa Tambe, Sondosia, Rato hingga Desa Leu.

"Mereka masih tinggal di rumah lama dan numpang di keluarga terdekat. Sambil menunggu diberikan SK kepemilikan rumah relokasi oleh Pemda," bebernya.

Pemdes Tambe saat ini tidak bisa berbuat banyak terkait persoalan itu. Tapi hanya bisa memfasilitasi pertemuan antara Pemda dengan calon penerima manfaat di empat desa tersebut.

"Tidak bisa kami masuk terlalu dalam soal ini, karena persoalan rumah itu tanggung jawab Pemda," jelasnya.

Baca Juga: Lowongan Kerja Nakes Bima di Jepang Dibuka, Digaji hingga Rp27 Juta

Berita Terkini Lainnya