Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Mataram, IDN Times ¬ Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Dewan Pers menggelar workshop etik dan profesionalisme jurnalis di tengah kemajuan teknologi, Jumat (25/2/2022). Workshop itu merupakan salah satu rangkain pada Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) di Kota Mataram.
Penguatan profesionalisme anggota AJI Kota Mataram itu dilakukan bersamaan dengan UKJ yang diselenggarakan di Mataram pada 26 - 27 Februari 2022. Sebanyak 19 jurnalis dengan semua jenjang mengikuti UKJ ini. Di antaranya empat jenjang utama, empat jenjang madya dan 11 jenjang jurnalis muda.
1. Penguatan hukum pers, kode etik dan kode perilaku jurnalis
Ilustrasi Jurnalis (IDN TImes/Arief Rahmat) Sekretaris Jendral AJI Indonesia Ika Ningtyas mengatakan, UKJ ini sebagai langkah penguatan dan pemahaman jurnalis terkait hukum pers, kode etik dan kode perilaku jurnalis.
Menurutnya, penguatan profesionalisme jurnalis perlu disosialisasikan lebih masif ke tengah publik media. Apalagi, memasuki masa kampanye politik, penguatan profesionalisme, hukum pers, kode etik dan kode perilaku perlu diperkuat.
"Ini menjadi bagi bagian penting dalam menjaga profesionalisme jurnalis," kata Ningtyas.
Sejak tahun 2012 sampai 2022, AJI Indonesia telah melakukan upaya UKJ di masing-masing kabupaten kota di Indonesia untuk memperkuat dan merefresh kembali pemahaman jurnalis terkait kode etik, kode perilaku dan hukum pers.
"Soal etik ini sesuatu yang urgen di tengah terdistrupsinya ekonomi media yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kode etik ini menjaga jurnalis agar tidak terjerembab. Itulah yang membuat nilai profesionalisme itu kabur," ujar Ningtyas.
Baca Juga: Bangga! Lombok Masuk dalam Zona Waktu pada Peta Dunia MotoGP
2. UKJ dilakukan secara Hybrid di Mataram
Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) yang diselenggarakan AJI Mataram bersama Dewan Pers, di Mataram pada 26 - 27 Februari 2022. (Dok AJI Mataram) Staf Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia di Jakarta Gina Schwas mengatakan, UKJ bagi jurnalis sangat penting meningkatkan profesionalisme, khususnya jurnalis AJI Kota Mataram.
Gina mengaku, selama pandemi COVID-19, UKJ model daring dengan sistem hybrid dilakukan pertama kali di Kota Batam tahun 2021 lalu. Metode UKJ di Batam akan diterapkan pula untuk anggota AJI Kota Mataram periode ke-66 menggunakan sistem Learning Management Sistem (LMS).
"Learning manajemen sistem ini merupakan kemajuan teknologi dalam jurnalisme yang kita namakan LMS. Kami dengan senang hati mendukung lebih banyak program jurnalis di masa depan," ujar Gina.
3. Kasus kekerasan jurnalis makin marak
Sejumlah jurnalis melakukan aksi diam mengecam aksi kekerasan kepada jurnalis. IDN Times/ Alfi Ramadana Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers di Dewan Pers periode 2019 - 2022 Jamalul Insan mengatakan banyak kalangan insan pers belakangan ini mengaku-ngaku sebagai jurnalis di lapangan. Mudahnya membuat website dan laman media kata Jamalul banyak warga sipil hanya berbekal ID card saja bisa mengklaim diri sebagai jurnalis.
"Fenomena ini hampir ada di setiap daerah. Biasanya meraka hadir di kegiatan-kegiatan rilis pemerintah," kata Jamalul.
Fakta lain, ujar Jamalul, kalangan sipil yang mengaku jurnalis ini menimbulkan pekerjaan bias media sehingga dapat menimbulkan terjadinya kriminalisasi jurnalis dan kriminalisasi warga sipil. Dalam catatan, jumlah media yang telah terverifikasi Dewan Pers berjumlah 1.683 media. Ada pun media yang belum terverifikasi berjumlah 17.815 di semua daerah kabupaten kota di Indonesia.
"Bahkan yang baru mengajukan verifikasi dewan pers sampai 15.300," beber Jamalul.
Banyaknya media yang belum terverifikasi, kata Jamalul, sangat rentan mendapatkan ancaman dan kriminalisasi. Selain itu, pihak pemilik media juga rentan menyalahgunakan media untuk mengancam warga sipil dan aparatur sipil.
Dalam catatan Dewan pers, jumlah aduan kasus kekerasan terhadap jurnalis tahun 2018 lalu sebanyak 371 kasus. Pada tahun 2019 tercatat 397 kasus aduan. Sedang pada tahun 2020 tercatat ada 555 kasus kekerasan yang dialami jurnalis di berbagai daerah.
"Tahun 2021 sampai 2022 ini capai 620 kasus. Jadi kasus ini selalu meningkat," ujarnya.
Dari rentetan kasus aduan kekerasan terhadap jurnalis ini, Dewan Pers baru mampu menyelesaikan 87 persen.
Baca Juga: Keren! Wisata Air Terjun Batu Santek di Lombok Barat Resmi Dibuka
