2. UKJ dilakukan secara Hybrid di Mataram

Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) yang diselenggarakan AJI Mataram bersama Dewan Pers, di Mataram pada 26 - 27 Februari 2022. (Dok AJI Mataram)

Staf Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia di Jakarta Gina Schwas mengatakan, UKJ bagi jurnalis sangat penting meningkatkan profesionalisme, khususnya jurnalis AJI Kota Mataram.

Gina mengaku, selama pandemi COVID-19, UKJ model daring dengan sistem hybrid dilakukan pertama kali di Kota Batam tahun 2021 lalu. Metode UKJ di Batam akan diterapkan pula untuk anggota AJI Kota Mataram periode ke-66 menggunakan sistem Learning Management Sistem (LMS).

"Learning manajemen sistem ini merupakan kemajuan teknologi dalam jurnalisme yang kita namakan LMS. Kami dengan senang hati mendukung lebih banyak program jurnalis di masa depan," ujar Gina.

Baca Juga: Bangga! Lombok Masuk dalam Zona Waktu pada Peta Dunia MotoGP

3. Kasus kekerasan jurnalis makin marak

Sejumlah jurnalis melakukan aksi diam mengecam aksi kekerasan kepada jurnalis. IDN Times/ Alfi Ramadana

Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers di Dewan Pers periode 2019 - 2022 Jamalul Insan mengatakan banyak kalangan insan pers belakangan ini mengaku-ngaku sebagai jurnalis di lapangan. Mudahnya membuat website dan laman media kata Jamalul banyak warga sipil hanya berbekal ID card saja bisa mengklaim diri sebagai jurnalis.

"Fenomena ini hampir ada di setiap daerah. Biasanya meraka hadir di kegiatan-kegiatan rilis pemerintah," kata Jamalul.

Fakta lain, ujar Jamalul, kalangan sipil yang mengaku jurnalis ini menimbulkan pekerjaan bias media sehingga dapat menimbulkan terjadinya kriminalisasi jurnalis dan kriminalisasi warga sipil.  Dalam catatan, jumlah media yang telah terverifikasi Dewan Pers  berjumlah 1.683 media. Ada pun media yang belum terverifikasi  berjumlah 17.815 di semua daerah kabupaten kota di Indonesia.

"Bahkan yang baru mengajukan verifikasi dewan pers sampai 15.300," beber Jamalul.

Banyaknya media yang belum terverifikasi, kata Jamalul, sangat rentan mendapatkan ancaman dan kriminalisasi. Selain itu, pihak pemilik media juga rentan menyalahgunakan media untuk mengancam warga sipil dan aparatur sipil.

Dalam catatan Dewan pers, jumlah aduan kasus kekerasan terhadap jurnalis tahun 2018 lalu sebanyak 371 kasus. Pada tahun 2019 tercatat 397 kasus aduan. Sedang pada tahun 2020 tercatat ada 555 kasus kekerasan yang dialami jurnalis di berbagai daerah.

"Tahun 2021 sampai 2022 ini capai 620 kasus. Jadi kasus ini selalu meningkat," ujarnya.

Dari rentetan kasus aduan kekerasan terhadap jurnalis ini, Dewan Pers baru mampu menyelesaikan 87 persen. 

4. Jurnalis rentan alami kekerasan di lapangan

Ilustrasi Kekerasan. IDN Times/Sukma Shakti

Menurut Jamalul, dari catatan Dewan Pers, jurnalis kerap melanggar Undang-undang pasal 1 dan 3 nomor 40 tahun 1999 soal berita yang tidak akurat atau tidak berimbang.

“Bahkan jurnalis kerap beropini tidak melakukan konfirmasi data. Ini jadi masalah," katanya.

Bahkan, acapkali jurnalis  kerap melakukan kesalahan dalam menuliskan keterangan narasumber dan tidak dapat membuktikan hasil wawancara. 

"Intinya kita tidak perlu abai tentang, hukum pers, kode etik dan kode perilaku. Jurnalis harus memiliki prinsip verifikasi berita sesuai aturan," kata Jamalul.

Terpisah, Ketua AJI Kota Mataram Sirtupillaili menjelaskan UKJ yang digelar AJI secara digital ini merupakan sejarah baru bagi para jurnalis di Indonesia dalam melaksanakan uji kompetensi bagi para jurnalis di NTB yang dilaksanakan di Mataram

“AJI Mataram bangga bisa menjadi bagian dari sejarah ini,” kata Sirtu, Selasa (1/3/2022).

Sirtu mengaku, UJK ke-66 yang diselenggarakan AJI Indonesia bekerjasama dengan Dewan Pers kepada 19 anggota AJI Mataram diharapkan mampu meningkatkan kualitas diri jurnalis dan media pada umumnya di NTB.

Baca Juga: Keren! Wisata Air Terjun Batu Santek di Lombok Barat Resmi Dibuka