UNU NTB Tunggu Keputusan Pengurus Pusat Terkait Satgas PPKS

2. Pasal bermasalah minta disempurnakan

Dalam pandangan Mulianah, pasal-pasal pada Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 di antaranya masih sarat multitafsir. Semisal pasal 5 ayat 2 itu menjadi kontroversial dan perlu disempurnakan.

“Kami minta harus diganti. Ada juga beberapa poin kita sepakati terkait pasal perlindungan. Karena bagi kami tidak hanya perempuan, laki-laki juga harus mendapat perlindungan di kampus,” katanya.

Sejauh ini, UNU NTB sendiri dalam menjalankan sistem pendidikan, segala bentuk tindak kekerasan dan membuat rasa ketidaknyamanan di lingkungan kampus harus diantisipasi.

“Tidak hanya isu kekerasan seksual,” singkatnya.

Ia juga menambahkan, berada di bawah naungan NU pusat, tentu apa yang menjadi kebijakan NU pusat akan dijalankan di UNU NTB.  

“Tentu NU sangat menjunjung nilai pada Maqashid syariah-nya itu harus menjadi poin penting,” kata Mulianah.

3. Kekerasan bukan hanya tentang seksualitas

Masalah lain yang harus diperhatikan, jelas dia, bahwa di lingkungan kampus hari ini tidak hanya terkait masalah isu aktivitas seksualitas. Bahkan belakangan sangat santer didengungkan bahwa Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 melegalkan aktivitas seks atas dasar suka sama suka.

“Maslahnya kalau tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam konteks pernikahan Islam itu kan jelas haram. Inilah yang harus direvisi,” pinta Mulianah.

“Permen ini harus ada revisi penyempurnaan gitu. Karena ini kan draf UU PPKS, tapi kok tiba-tiba muncul dalam Permendikbud?,” tambahnya.