Mataram, IDN Times - Puluhan ribu anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih belum bisa menikmati hak pendidikan sebagaimana mestinya. Data sekitar 70 ribu anak tidak sekolah (ATS) menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah, terutama dalam memastikan mereka kembali mengenyam pendidikan.
Persoalan ini mendapat perhatian serius DPRD NTB. Anggota Komisi V DPRD NTB, Didik Sumardi, mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk menyelamatkan puluhan ribu anak tersebut agar tidak terus kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
Didik menegaskan, pendidikan bukan sekadar pilihan, melainkan hak setiap anak yang dijamin konstitusi. Karena itu, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan.
"Kita harus lakukan segala upaya untuk menjamin mereka harus sekolah. Tidak ada tawar-menawar soal itu. Konstitusi menjamin mereka harus sekolah. Tanggung jawab kita pemerintah pusat, daerah, termasuk provinsi," kata Didik saat dikonfirmasi di Mataram, Selasa (10/11/2026).