UMP NTB 2027 di Tangan Gubernur, KSPSI Usulkan Naik Jadi Rp3 Juta

- UMP NTB 2027 belum ditetapkan dan keputusan berada di tangan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, dengan batas waktu penetapan 21 November 2026.
- KSPSI NTB mengusulkan UMP Rp3 juta memakai nilai alfa 0,8, sementara unsur pengusaha dan pemerintah daerah mengarah pada sekitar Rp2,9 juta.
- Serikat pekerja menilai UMP masih di bawah kebutuhan hidup layak Rp3,4–3,6 juta serta menyoroti lemahnya pengawasan perusahaan terhadap aturan pengupahan.
Mataram, IDN Times - Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB), belum menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Penetapan UMP 2027 kini berada di tangan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Batas waktu penetapan UMP 2027 pada 21 November 2026.
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB, Yustinus Habur, mengatakan Dewan Pengupahan NTB sudah menggelar rapat dan menyampaikan rekomendasi besaran UMP 2027. KSPSI NTB mengajukan usulan nilai alfa sebesar 0,8 dalam formula penghitungan upah, sehingga UMP NTB 2027 diusulkan naik menjadi Rp3 juta.
Sementara unsur pengusaha dan pemerintah daerah disebut mengusulkan nilai alfa lebih rendah. Sehingga UMP NTB 2027 diperkirakan naik menjadi Rp2,9 juta. "Jadi kami minta supaya Rp3 juta, sementara pengusaha dan pemerintah hanya maunya Rp2,9 juta," kata Yustinus dikonfirmasi di Mataram, Jumat (20/11/2026).
1. Hitung-hitungan UMP NTB 2027

ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya) Yustinus menjelaskan bahwa usulan alfa 0,8 diajukan yang diajukan serikat pekerja berdasarkan rumus penghitungan yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, alfa, serta UMP tahun berjalan. Dia menyebut UMP yang menjadi acuan sebelumnya berada di angka Rp2.673.861 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 10,13 persen.
Dia mengatakan, standar alfa yang ditetapkan pemerintah pusat berada pada rentang 0,5 hingga 1. Jika menggunakan nilai alfa 0,5, kenaikan UMP NTB 2027 sebesar Rp247.198, sedangkan dengan nilai alfa 0,8 kenaikannya sebesar Rp328.457.
2. UMP NTB masih jauh dari kebutuhan hidup layak

Ilustrasi pekerja hotel yang kena PHK di Kota Mataram saat pencairan pesangon di Kantor Disnaker Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir) Meskipun UMP NTB 2027 akan mengalami kenaikan, Yustinus mengatakan bahwa masih jauh dari kebutuhan hidup layak (KHL). Dia menyebut standar hidup layak di NTB saat ini berada di kisaran Rp3,4 juta hingga Rp3,6 juta.
Dia menjelaskan sejak 2014, daya beli pekerja terus tertekan akibat kenaikan harga barang dan inflasi. Oleh karena itu, usulan alfa 0,8 diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja sekaligus mempersempit kesenjangan dengan penetapan upah minimum di tingkat kabupaten/kota.
3. Lemahnya pengawasan kepatuhan terhadap aturan

Kepala Disnakertrans NTB Aidy Furqan. (IDN Times/Muhammad Nasir) Yustinus mengatakan besaran UMP 2027 kini berada di tangan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Pihaknya berharap besaran UMP yang diajukan serikat pekerja dapat diakomodir oleh pemerintah daerah.
Dia menyinggung persoalan kepatuhan pengusaha dalam menerapkan UMP yang telah ditetapkan. Menurutnya, pengawasan pemerintah daerah masih lemah. Dia menyebut UMP berlaku untuk pekerja dengan masa kerja nol tahun atau belum memiliki keterampilan tertentu, sedangkan pekerja dengan masa kerja satu tahun ke atas semestinya mengacu pada struktur dan skala upah.
Namun, di lapangan masih ditemukan praktik perusahaan yang membayar pekerja lama di bawah ketentuan. Dia mengeluhkan lemahnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan sehingga aturan yang ada dinilai belum berjalan optimal.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqan, mengatakan besaran kenaikan UMP NTB 2027 nantinya akan disampaikan oleh gubernur. "Tunggu rilis oleh pak gubernur, saya belum boleh sampaikan," kata dia singkat.


















