Warga Tolak Rencana Proyek Panas Bumi Sembalun di Lombok Timur

- Warga Sembalun menolak proyek panas bumi di kawasan TNGR karena mengkhawatirkan kerusakan lingkungan dan sumber mata air, serta mengaku belum dilibatkan dalam perencanaan.
- Forum Wisata Lingkar Rinjani menilai proyek lebih berorientasi investasi daripada kebutuhan listrik lokal, dan meminta Pemda menyusun kajian komprehensif yang mengutamakan keselamatan warga.
- Pemerintah menilai WKP Sembalun berpotensi memperkuat ketahanan energi, investasi, dan lapangan kerja, namun menekankan transparansi, sosialisasi, serta keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Mataram, IDN Times - Rencana pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai penolakan keras dari warga setempat. Warga menilai proyek tersebut mengancam kerusakan lingkungan dan sumber mata air.
​Ketua Forum Wisata Lingkar Rinjani, Royal Sembahulun, menegaskan, pengelolaan alam tidak boleh dilakukan dengan proyek-proyek baru yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Apalagi, lokasi pengembangan panas bumi Sembalun berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
​"Tentunya kita sebagai masyarakat Sembalun, sebaiknya alam ini tidak digarap dengan hal-hal yang dapat berakibat buruk pada masyarakat sekitar. Karena ini barang baru, apalagi kalau salah kelola maka itu akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar," kata Royal dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2026).
1. Warga mengaku tak dilibatkan

​Ketua Forum Wisata Lingkar Rinjani, Royal Sembahulun. (dok. Istimewa) ​Royal menyoroti proses perencanaan pengembangan panas bumi Sembalun yang tidak melibatkan masyarakat. Selama ini, pembahasan masih bergulir di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda), sementara masyarakat tidak pernah dilibatkan.
​Dari sisi regulasi, kata dia, pemerintah memiliki kewenangan yang luas untuk mengeluarkan izin. Terlebih lokasinya berada di kawasan TNGR yang koordinasinya melibatkan Kementerian Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, Royal menegaskan aspek sosial harus juga menjadi perhatian pemerintah.
​"Mestinya masyarakat juga harus dilibatkan. Sampai saat ini masih di Pemda, masyarakat tidak pernah (dilibatkan). Memang kita belum ada riset atau survei, tapi mayoritas masyarakat tidak setuju ketika memahami dampak negatifnya," kata dia.
Royal menegaskan bahwa pengembangan panas bumi Sembalun hanya alasan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat lokal. Dia mengatakan konsumsi listrik warga Sembalun tergolong kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan listrik salah satu tambak udang di Desa Obel-Obel Kecamatan Sambelia Lombok Timur.
​"Sembalun ini kebutuhan listriknya kalah sama satu tambak udang besar di Obel-Obel. Jadi kalau beralasan ini untuk masyarakat Sembalun, saya rasa ini tidak relevan. Ini jelas untuk investasi, untuk para pengusaha dan pemodal," tegasnya.
2. Dikhawatirkan memicu degradasi lingkungan dan sumber air

Wisata Sembalun di kaki Gunung Rinjani. (IDN Times/Linggauni) Royal menegaskan penolakan warga terkait rencana pengembangan panas bumi Sembalun bukan tanpa alasan. Berdasarkan berbagai referensi dan preseden proyek panas bumi di daerah lain seperti Dieng, Jawa Tengah, aktivitas eksplorasi panas kerap memicu degradasi lingkungan.
Jika proyek ini direalisasikan maka warga khawatir akan memunculkan risiko rasa hingga pencemaran pada sumber mata air alami. Royal menambahkan, ancaman ekologis ini tidak hanya akan dirasakan oleh warga Sembalun.
Jika titik eksplorasi berada di kawasan Kaldera Propok yang disebut memiliki potensi cadangan panas bumi terbesar, maka dampak kerusakan sumber mata air akan meluas ke kecamatan Wanasaba dan Kecamatan Suela Lombok Timur.
Karena sumber mata air di dua kecamatan itu berasal dari wilayah kawasan Gunung Rinjani. "Bukan hanya Sembalun, tetapi Kecamatan Wanasaba dan Suela juga akan terdampak, karena sumber mata air besar berasal dari sana," ungkapnya.
3. Pemda diminta jangan hanya menerima kebijakan pemerintah pusat

Sosialisasi dan Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sembalun di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (19/11/2026). (dok. Pemda Lotim) Royal mendesak Pemda Lombok Timur dan Pemprov NTB untuk tidak bersikap pasif atau sekadar menyetujui kebijakan dari pemerintah pusat. Pemda diminta menyusun kajian komprehensif yang berpihak pada keselamatan ruang hidup warga, bukan semata-mata mengejar investasi yang mengancam kerusakan lingkungan.
​"Harapan kita kepada Pemda jangan hanya ngangguk-ngangguk saja. Mereka juga harus memiliki kajian sebagai dasar alasan diterima atau tidak. Paling tidak, mereka harus melihat bagaimana dampaknya kepada masyarakat secara langsung. Jangan hanya bicara investasi, tapi juga masyarakat. Masyarakat sekarang tidak butuh energi yang terlalu besar," tandas Royal.
Sebelumnya, pada Kamis (19/11/2026) digelar Sosialisasi dan Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sembalun di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur. Kegiatan tersebut dibuka Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), P. Hadi Wijaya. Hadir anggota Komite II DPD RI Dapil NTB, Evi Apita Maya dan Sekda Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik.
Anggota Komite II DPD RI Dapil NTB, Evi Apita Maya mengatakan NTB khususnya Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah istimewa karena memiliki seluruh potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), mulai dari surya, angin, air, bioenergi, hingga panas bumi yang menjadi salah satu keunggulan strategis nasional.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi panas bumi Indonesia mencapai sekitar 23,2 gigawatt (GW) yang tersebar di 368 lokasi, sementara kapasitas terpasangnya baru sekitar 2,3 GW. Meski menempati posisi kedua dunia dalam kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi, peluang optimalisasi sumber daya ini masih sangat luas.
"Berbeda dengan sumber energi terbarukan lain yang bergantung pada cuaca, panas bumi memiliki keunggulan berupa pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan sehingga mampu menopang keandalan sistem kelistrikan nasional sekaligus menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain untuk kelistrikan, pemanfaatan langsung panas bumi juga berpotensi dikembangkan untuk kegiatan produktif masyarakat, industri berbasis energi bersih, hingga sektor ekowisata," kata dia.
Pengembangan Wilayah Kerja Panas (WKP) Bumi Sembalun di Kabupaten Lombok Timur dipandang sebagai peluang strategis untuk memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus berkontribusi bagi ketahanan energi nasional. Proyek ini diharapkan menghadirkan empat manfaat utama, yakni memperkuat pasokan listrik daerah, membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi pelaku usaha lokal, meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta bonus produksi untuk menopang infrastruktur dan pelayanan publik, serta endukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Meski demikian, Evi menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan WKP Sembalun tidak hanya diukur dari besarnya kapasitas listrik yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat sekitar merasakan dampak positifnya. Pelaksanaan proyek wajib menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan melalui tata kelola yang transparan.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama. Melalui forum sosialisasi dan edukasi yang terbuka, masyarakat diharapkan memperoleh ruang memadai untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan aspirasi sehingga terbangun kepercayaan bersama demi kemajuan Lombok Timur dan NTB.
Sementara, Sekda Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa Pemda Lombok Timur menyambut baik rencana pengembangan EBT berupa tenaga panas bumi yang menjadi bagian dari program ketahanan energi pemerintah pusat. Juaini mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait rencana kegiatan ini sejak dua minggu lalu dan langsung melaporkannya kepada Bupati Lombok Timur.
Menurutnya, Bupati Lombok Timur memberikan respons yang sangat positif serta mengapresiasi langkah sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut. "Sebaik-baiknya sebuah kebijakan, apabila tidak disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan baik, bisa jadi penerimaan masyarakat justru sebaliknya," kata Juaini.
Dia menyoroti bahwa di tengah masyarakat maupun kalangan akademisi, rencana pengembangan energi terbarukan ini memunculkan beragam tanggapan, mulai dari sikap keraguan hingga pandangan positif yang melihatnya sebagai peluang besar. Mengingat potensi pengembangan ini berkaitan erat dengan kawasan strategis, Pemda Lombok Timur tetap menaruh perhatian serius pada aspek lingkungan.
Kawasan Sembalun yang selama ini menjadi wilayah konservasi sekaligus penopang utama suplai air bawah tanah bagi Lombok Timur menjadi salah satu fokus kajian. Kehadiran Kepala Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan dan lainnya dalam forum tersebut dinilai penting karena perubahan pada satu subsistem dipastikan akan berdampak pada sektor lainnya.
Dia juga menyampaikan pesan khusus dari Bupati Lombok Timur agar seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait dapat menyimak paparan dalam sosialisasi tersebut. Pemahaman yang komprehensif di tingkat birokrasi sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah mampu memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat, terutama di tengah ramainya arus informasi di media sosial.



















