21 Koperasi Ajukan Izin Kelola Tambang di NTB, Baru 3 yang Dapat IPR

Dalam penataan pertambangan rakyat, kata Samsudin, NTB saat ini memiliki 68 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang tersebar di lima kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 16 blok WPR telah memiliki dokumen pengelolaan wilayah yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Dari 68 itu, 16-nya sudah ditetapkan dokumen pengelolaannya oleh pemerintah pusat yaitu ada 5 di Lombok Barat, 3 di Sumbawa Barat, 3 di Sumbawa, 4 di Dompu, dan 1 di Bima,” jelas Samsudin.

Pemprov NTB provinsi kemudian menyiapkan sejumlah tahapan lanjutan, termasuk dokumen reklamasi pascatambang, sosialisasi kepada masyarakat, pembagian blok, serta verifikasi dan validasi koperasi yang menjadi pengelola. Dikatakan, langkah tersebut menjadi penting karena IPR dirancang bukan hanya untuk memberikan legalitas kepada masyarakat yang selama ini melakukan aktivitas pertambangan, tetapi juga untuk menekan praktik pertambangan ilegal.

“Target utama dari IPR adalah untuk menyelesaikan illegal mining yang terjadi yang oleh masyarakat. Sehingga kalau usul-usul terkait dengan masyarakatnya betul-betul masyarakat setempat, harus dipastikan itu,” kata dia.

Dia menjelaskan bahwa proses penerbitan IPR tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Dinas ESDM harus bekerja bersama Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga pemerintah kabupaten/kota.

Setiap lokasi IPR juga harus diverifikasi agar tidak menimbulkan persoalan baru, baik terkait kawasan hutan, lahan pertanian, wilayah sungai, kepemilikan lahan maupun potensi konflik sosial. Hingga saat ini, terdapat 21 koperasi yang telah mengajukan IPR di NTB. Namun, penerimaan daerah dari aktivitas IPR tersebut belum dapat dilakukan karena regulasi terkait pemungutan retribusi IPR masih dalam proses di pemerintah pusat.

Samsudin mengatakan Pemprov NTB tengah menunggu penyelesaian Perda tentang pendelegasian kewenangan di bidang minerba yang sedang dibahas DPRD NTB. Regulasi tersebut diharapkan mempercepat proses legalisasi pertambangan rakyat di daerah.

Di sisi lain, kata Samsudin, Pemprov NTB mengingatkan legalisasi tambang harus dibarengi penerapan praktik pertambangan yang baik. Keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, kepastian kepemilikan lahan serta keterlibatan masyarakat setempat menjadi sejumlah aspek yang harus dipastikan.

Dia menyebut masih terdapat tantangan karena sebagian penambang rakyat belum memperhatikan keselamatan kerja maupun dampak lingkungan. Selain itu, pemerintah juga menemukan potensi konflik ketika pengelola tambang bukan masyarakat setempat atau belum memiliki kesepakatan yang jelas dengan pemilik lahan.

Karena itu, IPR di NTB diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, kepastian hukum, hingga tambahan pendapatan daerah.

Pertama, keberadaan tambang rakyat harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kedua, mampu menjaga lingkungannya agar lingkungan tetap dijaga kelestariannya. Ketiga, adanya komitmen berkontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) untuk bisa membiayai pembangunan.