Kota Bima, IDN Times- Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) non ASN mendatangi Kantor BKPSDM Kota Bima, Kamis (29/9/2022). Mereka menuntut pemerintah agar data diri sebagai Nakes bisa terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Kami minta pemerintah agar semua Nakes non ASN di Kota Bima bisa terdata di BKN. Karena selama ini data kami belum didata oleh BKPSDM di database BKN," jelas Reni yang juga Nakes di Puskesmas Paruga, Kamis (29/9/2022).
Alasan mereka sehingga tidak mendaftar sebut dia, karena Nakes non ASN tidak memiliki slip gaji yang anggaranya bersumber dari APBD. Sementara honor dia dan rekan-rekanya selama ini diakui bersumber dari APBD. Hanya saja mereka tidak terikat dengan status pegawai kontrak.
"Kami digaji dari dana kapitasi dan BOK, itu kan dari APBD. Jadi bisa dong kami didaftarkan di BKN, kan anggaranya sama-sama sumber dari APBD," jelasnya.
Dia menilai kebijakan pemerintah jauh dari keadilan dan merugikan pihaknya. Nakes yang baru beberapa bulan mengabdi bisa didaftar di database BKN, bahkan diangkat menjadi pegawai kontrak. Sementara mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi merasa diabaikan.
"Kami tidak terima dengan perlakuan ini. Yang lain diakomodir, sementara sebagian tidak," keluhnya.
Padahal batas waktu pendataan sampai pada 30 September besok. Praktis membuat mereka tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara baru bisa ikut seleksi harus terdaftar di database BKN.
"Batas pendataannya besok. Semoga dengan sisa waktu ini mereka bisa berikan solusi terbaik untuk nasib kami," harapnya.
Sebelum ada jawaban dari pemerintah, Reni mengaku pihaknya sudah berkomitmen untuk mogok kerja beberapa hari kedepan. Karena bagi mereka, percuma bekerja sebab keberadaanya tidak diperhatikan pemerintah.
"Kami sudah komitmen untuk mogok kerja sebelum ada jawaban dari pemerintah. Masa kami gak diberikan ruang yang sama untuk ikut seleksi PPPK," ungkap dia lagi.
Sementara itu, Sekretaris Dikes Kota Bima Syarifuddin yang ditemui di lokasi mengaku berikan dukungan langkah yang dilakukan para Nakes. Karena mereka garda terdepan melayani kesehatan masyarakat, sehingga perlu untuk disejahterakan.
"Sejatinya kami di dinas tetap mendukung langkah Nakes. Maunya kami, pemerintah berikan ruang yang sama. Bisa mengakomodir harapan teman-teman Nakes," harap dia.
Kepala BKPSDM Kota Bima, H Abdul Wahid yang dikonfirmasi membenarkan didatangi ratusan Nakes. Mereka meminta kejelasan mengenai tidak didaftarkan dalam database BKN.
"Data mereka tidak lengkap. Misalnya mereka tidak memiliki slip gaji yang sumber anggarannya dari ABPD. Sementara itu kan salah satu syarat pendataan non ASN," terang dia.
Meski begitu, semua tuntutan Nakes akan disampaikan ke pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hanya saja jawaban dari tuntutan mereka belum bisa dipastikan.
"Tetap kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, bagaimana hasilnya nanti akan kami koordinasikan kembali," ungkapnya.