Tak Bisa Ikut PPPK, Guru Sekolah Swasta Desak Anies Perbaiki Aturan

19 Des 2023, 19:31 WIB

Muhammad Nasir

News

Channel

Add as Preferred source

Tak Bisa Ikut PPPK, Guru Sekolah Swasta Desak Anies Perbaiki Aturan

Guru honorer asal Lombok Tengah Musmuliadi pada acara Desak Anies di Mataram, Selasa (19/12/2023). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Seorang guru honorer asal Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Musmuliadi curhat ke Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan. Hal itu dilakukan pada acara Desak Anies di Kota Mataram, Selasa (19/12/2023) sore.

Musmuliadi menyampaikan dirinya sudah hampir 14 tahun menjadi guru honorer pada salah satu madrasah di Lombok Tengah. Ia menceritakan hampir semua guru honorer digaji sebesar Rp600 ribu setiap tiga bulan. Artinya, setiap bulan mereka hanya mendapatkan gaji sebesar Rp200 ribu.

Sementara itu, Anies mengaku miris melihat kondisi para guru honorer bukan saja di NTB, tetapi juga di seluruh Indonesia. Bahkan ia sempat menyinggung soal anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang cukup besar dari APBN.

1. Guru honorer menginginkan kesetaraan

Capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan berbincang dengan Milenial dan Gen Z di Kota Mataram pada acara Desak Anies, Selasa (19/12/2023) sore. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Musmuliadi mengatakan dirinya sudah menjadi guru honorer sejak 2009. Hingga saat ini, ia sudah mengabdi hampir 14 tahun. Tetapi karena dia mengabdi di madrasah, sehingga tidak menjadi prioritas ketika ada pembukaan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kami prihatin terhadap guru honorer ini. Guru honorer ini gajinya sekali tiga bulan digaji hanya Rp600 ribu. Artinya Rp200 ribu sebulan. Keinginan kami mewakili guru honorer supaya kami disetarakan dengan guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Karena dia bisa ikut PPPK," kata Musmuliadi.

Sedangkan guru honorer yang mengajar di madrasah, tidak bisa ikut PPPK karena memang aturannya demikian. Musmuliadi berharap kepada Anies Baswedan ketika terpilih menjadi Presiden, agar memperhatikan guru honorer yang mengajar di madrasah. Paling tidak, ada revisi atau perbaikan aturan yang memperbolehkan guru honorer di sekolah swasta untuk mengikuti seleksi PPPK.

"Supaya paling tidak, honorer di sekolah swasta bisa melamar juga menjadi PPPK. Karena sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Kita sudah kuliah S1 juga," kata Musmuliadi.

2. Anies miris tidak ada anggaran untuk guru honorer

Capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Menjawab keluhan dari guru honorer tersebut, Mantan Manteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini mengaku miris melihat tidak adanya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk guru honorer. Di sisi lain, Anies menyinggung Pemerintah Pusat yang mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan IKN Nusantara.

"Kita miris melihat anggaran tidak ada untuk guru honorer. Di sisi lain kita mengalokasikan anggaran yang besar untuk membangun kota baru. Itu yang saya sampaikan di mana letak prioritas kebutuhan kita. Kita ingin membangun kualitas manusia. Berarti kita harus memastikan guru harus fokus mengajar. Syaratnya fokus mengajar pendapatannya harus cukup," ujar Anies.

Jika pendapatan guru kurang, maka dia tidak akan fokus mengajar mencerdaskan anak bangsa. Karena pasti akan mencari pendapatan tambahan. Untuk itu, Anies berjanji apa yang menjadi keluhan guru honorer di NTB, akan menjadi perhatiannya ke depan. Karena persoalan yang dihadapi guru honorer di NTB hampir sama dengan daerah lainnya di Indonesia.

3. Ingin hentikan diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta

Capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan memberikan jaketnya kepada Musmuliadi, seorang guru honorer asal Lombok Tengah pada acara Desak Anies di Kota Mataram, Selasa (19/12/2023). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan status guru honorer juga harus punya kepastian. Untuk itu, jika terpilih menjadi Presiden 2024, ia akan menghentikan adanya diskriminasi antara sekolah negeri dan sekolah swasta dalam berbagai kebijakan. Begitu juga adanya perbedaan perlakuan antara sekolah umum dan sekolah agama juga akan dihentikan.

"Karena itulah ini kita bawa. Ini aspirasi guru di seluruh Indonesia. Ini PR yang harus segera diselesaikan. Harapannya nanti kesejahteraannya meningkat, gurunya juga nanti menjadi pembelajar. Dia mampu untuk belajar terus menerus dan mencerdaskan anak-anak kita. Sehingga menjadi anak yang berakhlak dan mandiri," tandas Anies.

Di akhir acara, Anies memberikan jaketnya yang bertuliskan 'Wakanda No More Indonesia Forever' kepada Musmuliadi. Ia langsung memasangkan jaket tersebut kepada Musmuliadi di hadapan ratusan milenial dan Gen Z yang hadir pada acara tersebut.