Kepala Dinsos PPPA NTB Ahmad Masyhuri. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Terkait pembangunan sekolah rakyat di Bima yang terganjal isu daerah rawan banjir, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) NTB, Ahmad Masyhuri, mengatakan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal akan turun ke Bima pekan depan. Gubernur akan turun ke lokasi untuk meyakinkan bahwa lokasi yang ada saat ini layak sebagai tempat pembangunan sekolah rakyat.
Secara historis, kata dia, lahan yang diusulkan di Bima sebenarnya tidak pernah terdampak banjir. Namun, kajian Kementerian PU mempertimbangkan mitigasi jangka panjang berdasarkan elevasi tanah, aliran sungai, serta potensi limpasan air dari wilayah hulu.
"Hambatannya ini kan isunya sekarang itu adalah rawan banjir. Pak Gubernur, insyaallah minggu depan akan turun langsung ke lokasi untuk meyakinkan bahwa lahan itu layak dipakai," kata Masyhuri.
Dari sisi kesiapan lahan, kata Masyhuri sudah tidak ada masalah. Bahkan, kata dia, lokasi pembangunan sekolah rakyat di Bima merupakan yang terluas di NTB mencapai 15 hektare. Namun, lokasi tersebut dinilai masuk area rawan banjir.
"Kalau lahannya sendiri sebenarnya tidak ada masalah, cuma karena dinilai masuk area banjir, orang melihat dari elevasi dan potensi air dari hulu. Nanti kita dengar dulu hasil kajian teknis dari teman-teman Kementerian PU seperti apa masalahnya dan bagaimana solusinya," kata Masyhuri.
Jika hasil kajian merekomendasikan perlunya revitalisasi sungai di sekitar lokasi maka pemerintah daerah siap menghitung kebutuhan pembiayaannya agar lahan tersebut tetap layak dibangun sekolah rakyat.
"Kemarin isunya adalah akses jalan masuk, dan itu bisa ditanggulangi. Nanti jalannya dilebarkan oleh Kabupaten Bima, dan ada satu jembatan yang menjadi kewenangan provinsi juga akan ditangani. Jadi, setiap ada masalah, langsung kita selesaikan," kata dia.