Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Mensos Saifullah Yusuf. (IDN Times/Muhamad Nasir)
  • Pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Desa Pandai, Bima, belum disetujui Kementerian PU karena lahan 15 hektare dinilai berada di kawasan rawan banjir.
  • Kementerian PU menilai kelayakan lokasi melalui risiko bencana, kemiringan lahan, Amdal, pasokan air bersih, dan infrastruktur; dari lebih 300 usulan nasional, sekitar 160 titik lolos.
  • Gubernur NTB dijadwalkan meninjau lokasi Bima untuk meyakinkan kelayakannya, sementara pemerintah daerah menunggu kajian teknis dan siap menangani akses jalan, jembatan, atau revitalisasi sungai.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mataram, IDN Times - Rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih terganjal persetujuan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Lahan seluas 15 hektare yang disiapkan pemerintah daerah di tempat tersebut dinilai masuk kategori daerah rawan banjir.

​Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan Bima dan Sumbawa merupakan dua daerah yang sudah siap untuk lokasi pembangunan sekolah rakyat permanen. Namun, khusus untuk lokasi di Bima, Kementerian PU belum menyetujui karena ketatnya standar kelayakan lokasi pembangunan.

​"Untuk membangun gedung permanen Sekolah Rakyat itu syaratnya memang luar biasa ketat. Tidak mudah dan kita tidak akan membangun di sembarang tempat," kata Saifullah Yusuf dikonfirmasi usai bertemu relawan Perlinsos Digital di GOR 17 Desember, Kota Mataram, Minggu (22/11/2026).

1. Mensos upayakan pembangunan Sekolah Rakyat di Bima

Sekolah Rakyat Permanen di Lombok Utara. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dia menjelaskan Kementerian PU memiliki sejumlah parameter sebelum menyetujui lahan usulan daerah untuk dijadikan lokasi pembangunan sekolah rakyat. Lokasi yang berada di daerah rawan bencana pasti tidak akan disetujui oleh Kementerian PU.

Selain itu, tim teknis juga mengevaluasi tingkat kemiringan lahan, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), ketersediaan pasokan air bersih, hingga daya dukung infrastruktur lainnya. Namun, kata dia, pembangunan sekolah rakyat di Bima tetap diupayakan.

"Iya, belum bisa disetujui oleh Kementerian PU. Tapi ini masih akan diusahakan," kata dia.

2. Baru 160 lokasi yang memenuhi syarat pembangunan sekolah rakyat di Indonesia

Siswa sekolah rakyat di NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Ketatnya proses verifikasi tersebut membuat tingkat kelulusan usulan secara nasional juga sangat selektif. Dari lebih dari 300 daerah yang mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat, baru sekitar 160 titik yang dinyatakan memenuhi syarat.

​Di NTB sendiri, kata pria yang biasa disapa Gus Ipul itu, tantangan ketersediaan lahan yang luas juga dihadapi daerah lain, seperti Kota Mataram. Untuk pembangunan sekolah rakyat di Kota Mataram, Gus Ipul meminta Pemkot Mataram menyiapkan lahan sekitar 3 sampai 4 hektare.

"Memang masalah tanah ini lagi konsultasi dengan Pak Wali Kota. Kita cari mungkin tanah milik pemerintah yang ada di Kota Mataram. Kalau ada, segera kita bangun. Itu kapasitasnya antara 2.000 sampai 3.000 siswa, SD, SMP, SMA, untuk keluarga paling tidak mampu," tandasnya.

3. Gubernur NTB akan turun ke Bima

Kepala Dinsos PPPA NTB Ahmad Masyhuri. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Terkait pembangunan sekolah rakyat di Bima yang terganjal isu daerah rawan banjir, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) NTB, Ahmad Masyhuri, mengatakan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal akan turun ke Bima pekan depan. Gubernur akan turun ke lokasi untuk meyakinkan bahwa lokasi yang ada saat ini layak sebagai tempat pembangunan sekolah rakyat.

​Secara historis, kata dia, lahan yang diusulkan di Bima sebenarnya tidak pernah terdampak banjir. Namun, kajian Kementerian PU mempertimbangkan mitigasi jangka panjang berdasarkan elevasi tanah, aliran sungai, serta potensi limpasan air dari wilayah hulu.

"Hambatannya ini kan isunya sekarang itu adalah rawan banjir. Pak Gubernur, insyaallah minggu depan akan turun langsung ke lokasi untuk meyakinkan bahwa lahan itu layak dipakai," kata Masyhuri.

Dari sisi kesiapan lahan, kata Masyhuri sudah tidak ada masalah. Bahkan, kata dia, lokasi pembangunan sekolah rakyat di Bima merupakan yang terluas di NTB mencapai 15 hektare. Namun, lokasi tersebut dinilai masuk area rawan banjir.

​"Kalau lahannya sendiri sebenarnya tidak ada masalah, cuma karena dinilai masuk area banjir, orang melihat dari elevasi dan potensi air dari hulu. Nanti kita dengar dulu hasil kajian teknis dari teman-teman Kementerian PU seperti apa masalahnya dan bagaimana solusinya," kata Masyhuri.

Jika hasil kajian merekomendasikan perlunya revitalisasi sungai di sekitar lokasi maka pemerintah daerah siap menghitung kebutuhan pembiayaannya agar lahan tersebut tetap layak dibangun sekolah rakyat.

​"Kemarin isunya adalah akses jalan masuk, dan itu bisa ditanggulangi. Nanti jalannya dilebarkan oleh Kabupaten Bima, dan ada satu jembatan yang menjadi kewenangan provinsi juga akan ditangani. Jadi, setiap ada masalah, langsung kita selesaikan," kata dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More