Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Bereskan Bansos Salah Sasaran, Mensos Terjunkan 32 Ribu Relawan di NTB

Kota Mataram
4 min read
Bereskan Bansos Salah Sasaran, Mensos Terjunkan 32 Ribu Relawan di NTB
Mensos Saifullah Yusuf menyapa relawan Perlinsos Digital di GOR 17 Desember Kota Mataram, Minggu (22/11/2027). (IDN Times/Muhamad Nasir)
  • Kemensos mengerahkan lebih dari 32 ribu relawan di NTB untuk membantu warga mengakses Perlinsos Digital, mendaftar, serta memutakhirkan data penerima bansos.
  • Perlinsos Digital memungkinkan masyarakat mengajukan penerimaan atau sanggahan kelayakan bansos, didukung pengenalan wajah; pemerintah menargetkan kesalahan data turun di bawah 5 persen.
  • Dari anggaran PKH dan Bansos Sembako 2025 sebesar Rp78 triliun, 45 persen penyaluran belum tepat sasaran; Kemensos mengalihkan penerima dan memverifikasi jutaan data bermasalah.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

​Mataram, IDN Times - Kementerian Sosial (Kemensos) menerjunkan sebanyak 32 ribu relawan untuk mendukung pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Puluhan ribu relawan itu akan membantu warga yang kesulitan akses digital untuk mendaftar dan memutakhirkan data penerima bansos melalui layanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan puluhan ribu relawan yang diterjunkan di NTB menjadi kunci penting dalam memperbaiki akurasi data penerima bansos agar lebih tepat sasaran. Relawan tersebut berasal dari berbagai unsur masyarakat dan pendamping sosial di lapangan, seperti kader Posyandu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Karang Taruna, RT/RW, hingga masyarakat umum.

"Karena relawan, jadi sifatnya itu terbuka, siapa pun boleh. Di Mataram ini lebih dari 4.000 relawan. Kalau se-NTB sekitar 32.000 orang lebih," kata Saifullah Yusuf usai bertemu relawan Perlinsos Digital di GOR 17 Desember, Kota Mataram, Minggu (22/112026).

  1. 1. Akurasi penerima bansos lewat Perlinsos Digital

    IMG-20261122-WA0010.jpg
    Mensos Saifullah Yusuf. (IDN Times/Muhamad Nasir)

    Karena bersifat kerelawanan, kata pria yang biasa disapa Gus Ipul itu, keterlibatan mereka tidak disertai bayaran. Tetapi didorong semangat membantu sesama, terutama tetangga dan saudara terdekat yang paling dikenal di lingkungan masing-masing.

    ​Dia menjelaskan Perlinsos Digital merupakan bagian dari langkah pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo untuk membuka akses data yang lebih luas kepada masyarakat. Melalui sistem ini, masyarakat diajak ikut mengoreksi dan memperbaiki data bansos.

    ​Masyarakat diberi kesempatan mengajukan diri sebagai penerima bansos maupun menyanggah status kelayakan melalui sistem digital, yang penilaiannya dilakukan oleh sistem. Jika terjadi kekeliruan sistem, misalnya warga yang dinilai layak justru tercatat tidak layak, atau sebaliknya maka warga dapat mengajukan sanggahan.

    Setelah sanggahan diajukan, warga yang sebelumnya dinyatakan tidak layak dapat berubah menjadi layak menerima bantuan. Selain itu, Perlinsos Digital juga dilengkapi teknologi pengenalan wajah atau face recognition sebagai pengembangan dari pendataan sebelumnya secara by name by address.

    "Kalau dulu data penerima bansos itu by name by address. Dengan adanya Perlinsos Digital ditambah ada pengenalan wajah, ada face recognition. Dengan begitu, data kita akan makin tepat, diterima oleh mereka yang berhak," kata dia.

  2. 2. Kesalahan data penerima bansos ditargetkan bisa ditekan di bawah 5 persen

    IMG-20261122-WA0009.jpg
    Relawan Perlinsos Digital di Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

    Gus Ipul menyebut akses Perlinsos Digital di Kota Mataram telah melampaui 30 persen warga dan mendekati 40 persen, dengan target ke depan mencapai lebih dari 50 persen. Menurutnya, capaian tersebut cukup menonjol dibandingkan sejumlah daerah lain yang masih berada di kisaran 6 sampai 7 persen, bahkan ada yang capaiannya masih di bawah 5 persen.

    Dia mengungkapkan dengan adanya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat kesalahan data atau error penerima bansos bisa ditekan menjadi di bawah 20 persen dari 18 juta penerima di seluruh Indonesia. Melalui Perlinsos Digital, Gus Ipul mengatakan tingkat kesalahan data penerima bansos dapat ditekan menjadi di bawah 5 persen.

    "Dengan Perlinsos Digital ini diharapkan (error) di bawah 5 persen," kata dia.

    Dia menekankan bahwa pemutakhiran data tidak mudah karena kondisi kependudukan terus bergerak setiap hari. Mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan domisili, pernikahan, hingga perubahan kondisi ekonomi keluarga. Karena itu, data real-time sangat dibutuhkan agar bantuan tidak salah sasaran, termasuk mencegah penyaluran bantuan kepada warga yang telah meninggal dunia.

    Gus Ipul menyebut data yang sudah masuk melalui Perlinsos Digital sudah mencapai 25 juta. Pemutakhiran data ditutup pada Desember dan selanjutnya akan dievaluasi bersama Tim Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sebagai pedoman penyaluran bansos tahun 2027.

  3. 3. 45 persen penyaluran PKH dan bansos Sembako salah sasaran

    IMG-20261122-WA0013.jpg
    Mensos Saifullah Yusuf menyapa relawan Perlinsos Digital di GOR 17 Desember Kota Mataram, Minggu (22/11/2027). (IDN Times/Muhamad Nasir)

    Di hadapan ribuan relawan Perlinsos Digital di Kota Mataram, Gus Ipul menyebut tingginya tingkat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Pada program keluarga harapan (PKH) dan Bansos Sembako dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp78 triliun, sebanyak 45 persen tercatat belum tepat sasaran, sementara yang sesuai desil baru mencapai 55 persen..

    ​Jika penyaluran PKH dan Bansos Sembako dapat ditata lebih tepat sasaran maka potensi penghematan diperkirakan mencapai Rp14,4 triliun hingga Rp17,9 triliun. Langkah yang dilakukan Kemensos dengan melakukan pengalihan 2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Triwulan II dan Triwulan III 2025.

    ​Selain itu, melakukan verifikasi lapangan (ground check) terhadap 12 juta KPM yang diduga mengalami inclusion errors, exclusion errors, atau memiliki NIK tidak aktif. Kemudian mengalihkan 9,5 juta peserta PBI-JK yang memiliki NIK tidak aktif dan berada pada Desil 6–10, dengan catatan hanya 0,92 persen yang mengajukan reaktivasi.

    Berikutnya, mengalihkan 628 ribu KPM yang terindikasi terlibat judi online (judol) berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Serta mengalihkan 138 ribu KPM yang terindikasi berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri, DPR, DPRD, BUMN dan lainnya.

Related Articles

See More