Polres Belu Periksa Piche Kota 8 Jam sebagai Saksi Kasus Asusila

Piche menaati panggilan pemeriksaan ini 5 menit setelah kehadiran terlapor lainnya, R, di Polres Belu. Sementara itu, satu terlapor lain berinisial RM tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Polisi menyatakan akan melayangkan surat panggilan kedua terhadap yang bersangkutan.

Keduanya lalu menjalani pemeriksaan dan mendapat sekitar 30 pertanyaan dari penyidik yang mendalami dugaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Setelah pemeriksaan selesai, R lebih dahulu meninggalkan Polres Belu, disusul Piche Kota sekitar setengah jam kemudian. Penasihat hukum kedua terlapor, Yan Gilbert Rangga Boro, menegaskan kliennya hadir sebagai bentuk ketaatan hukum.

“Mereka murni memenuhi panggilan penyidik sebagai bentuk ketaatan hukum dan memberikan keterangan sebagai saksi berdasarkan apa yang mereka ketahui mengenai peristiwa tersebut. Saya tegaskan klien saya diambil keterangan sebagai saksi," kata Yan dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).

Secara terpisah, Antonius Chen Jaga Kota selaku ayah Piche menyatakan pihak keluarga dan pribadi Piche akan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berjalan.

“Prosesnya masih berjalan, jadi kita ikuti saja sambil menunggu hasilnya,” ujarnya melalui pesan tertulis.

Kasus ini bermula dari laporan dugaan kekerasan seksual terhadap siswi SMA berinisial ACT (16). Laporan diterima Polres Belu pada 13 Januari 2026 dengan nomor LP/B/12/I/2026/SPKT/Polres Belu/Polda NTT. Peristiwa diduga terjadi pada 11 Januari 2026 sekitar pukul 16.00 WITA di sebuah hotel di Kota Atambua, Kabupaten Belu, NTT.

Berdasarkan penyelidikan awal, korban dan para terlapor disebut mengonsumsi minuman keras di kamar hotel. Saat korban diduga dalam kondisi tidak sadar, terjadi dugaan tindakan persetubuhan.

Selain Piche Kota, dua nama lain yang dilaporkan adalah RM dan R namun hingga kini polisi belum menetapkan tersangka karena masih mengumpulkan alat bukti. Sedikitnya lima saksi telah diperiksa.

Kapolres Belu, AKBP. I Gede Eka Putra Astawa menegaskan penanganan perkara ini bakal dilakukan secara profesional dan transparan sejak pemeriksaan medis korban, saksi, serta pengumpulan barang bukti.

Ia menyebut penyidik telah menyiapkan penerapan pasal berlapis, di antaranya Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 473 Ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) terkait persetubuhan terhadap anak dengan memanfaatkan kondisi korban yang tidak berdaya. Ia menegaskan kasus ini merupakan pelanggaran serius dan akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.