KPK Geledah Rumah Wali Kota Bima, Pintu Gerbang Ditutup Rapat
Kota Bima, IDN Times - Rumah dinas Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi digeledah tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu siang (30/8/2023). Mereka tiba di kediaman orang nomor satu di Kota Bima dengan dikawal sejumlah brimob sekira pukul 13.40 Wita.
Pantauan langsung di lokasi, lembaga antirasuah ini geledah rumah Wali Kota Bima setelah sekitar 4 jam geledah dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keduanya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima.
1. Situasi di kediaman Wali Kota Bima sepi
Ketika penggeledahan rumah yang berada di Kecamatan Raba itu, situasi di sekitar kediaman Wali Kota terpantau sepi. Sama sekali tidak ada aktivitas kunjungan simpatisan yang biasanya ramai datang.
Di lokasi, hanya ada belasan anggota satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Bima. Mereka tampak sigap di bagian halaman hingga gerbang masuk kediaman duta Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bima tersebut.
2. KPK dikabarkan akan lanjutkan pemeriksaan saksi
Informasi yang diperoleh di lokasi, tim KPK berkunjung di Kota Bima selama lima hari berlangsung. Belum diketahui pasti apa saja agenda mereka dalam waktu lima hari itu. Apakah usai rangkai penggeledahan dilangsungkan dengan pemeriksaan saksi atau mereka langsung bertolak ke Jakarta.
Dari informasi yang dihimpun di lapangan, tim KPK dikabarkan bakal melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi. Rencananya, akan meminjam pakai gedung di markas komando (Mako) Polres Bima Kota untuk pemeriksaan.
3. Usut dugaan korupsi sejumlah mega proyek
Diberitakan sebelumnya, pada Selasa (29/8/2023) kemarin KPK geledah ruang kerja Wali Kota Bima, Sekda dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Dalam penggeledahan yang berlangsung 9 jam itu, KPK menyita 3 koper berisi dokumen penting.
Kemudian pada kasus ini, Wali Kota Bima, istri dan iparnya sebagai pelaksana proyek juga dikabarkan telah ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Mereka diduga terlibat korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi pada sejumlah paket proyek dari tahun 2019-2022.
Salah satu proyek itu, yakni pembangunan rumah relokasi banjir di Kelurahan Oi Fo'o, Lingkungan Kadole dan Jati Baru. Dugaan korupsi yang merugikan negara pada pembangunan rumah korban banjir ini sebesar Rp166 miliar.
