KPK Geledah Dua Perusahan Milik Mertua dan Ipar Wali Kota Bima

Tidak lama setelah turun dari mobil, anggota Brimob langsung menutup pintu gerbang gudang. Di dalam gudang itu, mereka mencari dokumen keterlibatan mertua Wali Kota Bima dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi sejumlah paket proyek.

"Gak tahu kita apa masalahnya. Tiba-tiba aja dilakukan penggeledahan begini," kata warga di lokasi pada IDN Times, Kamis pagi (31/8/2023).

Pada waktu yang bersamaan, lembaga antirasuah juga menggeledah perusahaan mebel milik ipar dari istri Wali Kota Bima inisial MM. Perusahan tersebut terletak di Kelurahan Pane, Kecamatan Rasana'e Barat.

"Tim KPK tiba di sini sekitar 08.35 Wita," kata Abakar, warga yang ikut menyaksikan tim KPK tiba di lokasi, Kamis pagi (31/8/2023).

Menurut dia, ada enam orang anggota KPK yang turun dari tiga mobil dengan dikawal sejumlah anggota Brimob bersenjata lengkap. Mereka menenteng sejumlah ransel, lalu masuk ke perusahaan mebel pinggir jalan Gaja Mada, Kota Bima tersebut.

"Setelah turun dari mobil, mereka langsung masuk ke dalam perusahaan," bebernya.

Informasi yang dihimpun di lokasi, setelah kegiatan ini KPK akan kembali menggeledah sejumlah rumah pelaksana proyek.

Diberitakan sebelumnya, pada Selasa (28/8/2023) KPK geledah ruang kerja Wali Kota Bima, Sekda dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Dalam penggeledahan yang berlangsung 9 jam itu, KPK menyita 3 koper berisi dokumen penting.

Kemudian pada Rabu kemarin, KPK kembali menggeledah rumah wali Kota Bima dan Kepala UPT Workshop Dinas PUPR Kota Bima. Pada hari yang sama, mereka juga geledah dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas PUPR dan BPBD.

Dalam kasus ini, Wali Kota Bima, Isteri dan iparnya sebagai pelaksana proyek juga dikabarkan telah ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Mereka diduga terlibat korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi pada sejumlah paket proyek dari tahun 2019-2022.

Salah satu proyek itu, yakni pembangunan rumah relokasi banjir di Kelurahan Oi Fo'o, Lingkungan Kadole dan Jati Baru. Dugaan korupsi yang merugikan negara pada pembangunan rumah korban banjir ini sebesar Rp166 miliar.