Kejati Periksa Eks Pj Gubernur NTB soal Kasus Dugaan Korupsi Motocross

Kasi Penkum Kejati NTB Harun Al Rasyid. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Kasi Penkum Kejati NTB Harun Al Rasyid mengatakan eks Pj Gubernur NTB diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan event Lombok-Sumbawa Motocross 2023.

"Penyidikan Lombok Sumbawa Motocross. Saksi (eks Pj Gubernur NTB) dalam penyidikan dugaan Tipikor Lombok-Sumbawa Motocross," kata Harun.

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejati NTB juga telah memeriksa Staf Ahli Gubernur NTB, Jamaludin Maladi pada Senin (29/6/2026). Pada saat pelaksanaan event tersebut, Jamaludin Maladi menjabat Kepala Dinas Pariwisata NTB.

Event Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023 di Sirkuit Tohpati, Kota Mataram. (dok. Istimewa)

Pada 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelontorkan anggaran sebesar Rp24 miliar untuk mendukung gelaran event Lombok-Sumbawa Motocross Competition. Event Lombok Sumbawa Motocross Competition digelar pada 24 - 26 November 2023.

Kejati NTB pernah memeriksa Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaluddin Maladi dan sejumlah penyedia atau vendor pada 2024 lalu. Kejati NTB juga berkoordinasi dengan Inspektorat NTB untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara.

Gelaran Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023 digelar di Sirkuit Tohpati Kota Mataram yang diikuti ratusan pembalap dari seluruh Indonesia. Selain itu, ada juga side event trabas dan touring motor yang diikuti ribuan peserta.

Ilustrasi audit

Sebelumnya, Inspektorat NTB menemukan potensi kerugian negara dalam pelaksanaan event Lombok-Sumbawa Motocross 2023 sebesar Rp2,6 miliar. Dalam Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) yang diterima Dinas Pariwisata NTB, ada kelebihan bayar kepada penyedia dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, kekurangan pajak dan kelebihan perjalanan dinas.

Beberapa rekomendasi dalam NHP tersebut, antar lain ada selisih pembayaran kepada penyedia sebesar Rp1,2 miliar, kekurangan pajak Rp404 juta, selisih pembayaran kepada IMI NTB Rp621 juta, kekurangan pajak IMI NTB Rp356 juta dan kelebihan perjalanan dinas Rp6,2 juta. Sehingga total potensi kerugian negara sebesar Rp2,6 miliar.