ITDC Sebut Belum Ada Keputusan Perpanjangan Kontrak MotoGP Mandalika

Dorna Sports memiliki perjanjian penyelenggaraan MotoGP Mandalika dengan pemerintah Indonesia selama lima tahun ditambah lima tahun. MotoGP Mandalika pertama kali digelar pada 2022 lalu.

"Jadi bisa saja statemen itu disebutkan Dorna. Tapi dari Indonesia belum mengatakan siap. Karena antara pejabat itu harus ketok palu dulu baru kita nyatakan siap. Intinya kalau ditanya kita siap. Tapi jalan atau tidaknya kita tunggu pemerintah," jelas Troy.

Troy mengungkapkan negosiasi antara Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Kepala BP BUMN, Wakil Menteri Keuangan dan Direktur Utama InJourney dengan Dorna Sports telah dilakukan di Kantor Danantara di Jakarta. Dia menjelaskan bahwa itu merupakan tahapan awal pembicaraan perpanjangan kontrak MotoGP Mandalika termasuk mengenai hosting fee.

"Jadi tahapan awal, rapat awal sudah dilakukan. Itu yang membahas itu termasuk itu (hosting fee). Nah, hasilnya hari itu, tidak (belum ada keputusan perpanjangan kontrak). Karena kita sebagai pemerintah diskusi dulu, rapat dulu banyak prosesnya. Apalagi kita di bawah Danantara, BP BUMN, proses yang cukup panjang, ada mekanisme," tambahnya.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 itu menambahkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memberikan rekomendasi kepada Menpora, Menpar dan Wagub NTB terkait pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika.

Rekomendasi Bappenas itu dalam bentuk buku yang diberikan kepada kementerian terkait dan Pemprov NTB. Buku rekomendasi Bappenas itu menjadi rujukan ITDC terkait pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika.

"Bappenas memberikan rekomendasi berdasarkan proses yang dilakukan dari studi banding segala macam kemudian dicek semua partner. Semua berperan tapi sesuai porsi masing-masing. Tapi kalau bicara hosting fee ini uang besar, semua dari pemerintah pusat," tandas Troy.