Hingga Oktober, Realisasi Belanja Negara di NTB Capai Rp21,9 Triliun
Mataram, IDN Times - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp21,9 triliun. Realisasi belanja negara telah mencapai 79,25 persen dari pagu sebesar Rp28,68 triliun.
Kepala Kanwil DJPB NTB Ratih Hapsari Kusumawardani di Mataram, Kamis (27/11/2025) menjelaskan realisasi belanja sebesar Rp21,9 triliun itu, terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp5,6 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp16,3 triliun. Pada 2025, pagu belanja pemerintah pusat di NTB sebesar Rp8,01 triliun dan pagu TKD sebesar Rp19,67 triliun.
1. Kinerja belanja pemerintah pusat di NTB menurun
Kinerja realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) di NTB sampai dengan 31 Oktober 2025, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dia menyebut realisasi BPP di NTB hingga 31 Oktober 2025 sebesar 70,24 persen atau Rp5,6 triliun.
Sementara pada periode yang sama tahun 2024, realisasi BPP di NTB mencapai 74,34 persen atau Rp7,13 triliun. Begitu juga jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, realisasi BPP di NTB mencapai 72,7 persen atau Rp7,29 triliun.
2. Kementerian/Lembaga perlu percepat belanja Rp1,96 triliun di bulan November dan Desember
Ratih menambahkan masih terdapat pagu belanja yang tidak diblokir sebesar Rp1,96 triliun yang memerlukan percepatan belanja oleh Kementerian/Lembaga pada bulan November-Desember di NTB. Dia menjelaskan pembukaan blokir terus mendorong kinerja belanja satuan kerja Kementerian/Lembaga di NTB.
Dijelaskan, rata-rata pertumbuhan realisasi bulanan sebesar 19,3 persen m-to-m. Disebutkan, pagu belanja yang diblokir tersisa Rp302,34 miliar untuk belanja barang dan Rp115,35 miliar untuk belanja modal yang dialokasikan kembali kepada program prioritas pemerintah.
"Kebijakan pembukaan blokir anggaran dan penambahan pagu belanja modal akan terus mendorong kinerja hingga akhir tahun 2025," kata dia.
3. Realisasi belanja pegawai tembus Rp3,18 triliun
Dia menjelaskan realisasi belanja pemerintah di NTB mendukung berbagai program prioritas. Di antaranya, realisasi belanja pegawai hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp3,18 triliun atau 85,3 persen dari pagu.
Pada 2025, terjadi peningkatan untuk tunjangan guru dan dosen sebesar Rp303,36 miliar atau naik 16,4 persen yoy, tunjangan tenaga pendidik non PNS sebesar Rp306,23 miliar, naik 6,3 persen yoy. Kemudian gaji pokok PNS, TNI, Polri, PPPK, Non PNS sebesar Rp1,27 triliun, naik 5,8 persen yoy.
Selain itu, belanja pemerintah di NTB untuk realisasi belanja barang telah mencapai Rp1,75 triliun atau 58,3 persen dari pagu, realisasi belanja modal sebesar Rp668,56 miliar atau 53,23 persen dari pagu dan belanja bansos Rp26,4 miliar atau 100 persen dari pagu.
Ratih menambahkan bahwa APBN melalui Belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah menyokong berbagai program pemerintah. Di antaranya pada fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi pelayanan umum, dan fungsi pendidikan.
