Diatensi Mendikdasmen, 4.000 Ruang Kelas SMA/SMK di NTB Rusak

24 Okt 2025, 08:29 WIB

Ilustrasi sekolah rusak di NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mencatat sebanyak 4.000 ruang kelas di jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB dalam kondisi rusak. Kondisi ruang kelas yang rusak mendapatkan atensi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti saat berkunjung ke NTB pada Selasa (21/10/2025).

Plt Kepala Dinas Dikbud NTB Lalu Hamdi mengatakan pihaknya telah memerintahkan kepala SMA/SMK dan SLB di NTB untuk memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terkait dengan pengajuan perbaikan ribuan ruang kelas yang rusak. Kemendikdasmen akan memprioritaskan perbaikan ruang kelas yang rusak di seluruh Indonesia termasuk NTB.

"Saya sudah komunikasi dengan semua kepala sekolah SMA/SMK dan SLB se NTB untuk mengupdate Dapodik. Saya kasih waktu dua bulan. Karena dalam rangka merehabilitasi melakukan pembangunan ruang kelas atau apapun peralatan di sekolah SMA/SMK dan SLB itu pemerintah pusat melihat Dapodik," kata Hamdi dikonfirmasi di Mataram, Kamis (23/10/2025).

1. Tingginya angka putus sekolah hingga banyak ruang kelas rusak menjadi persoalan dunia pendidikan di NTB

Plt Kepala Dinas Dikbud NTB Lalu Hamdi. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dalam rapat koordinasi Mendikdasmen Abdul Mu'ti bersama Gubernur NTB dan Bupati/Wali Kota se NTB pada Selasa (21/10/2025), disampaikan bahwa persoalan mendasar yang masih dihadapi dunia pendidikan di NTB mulai dari tingginya angka putus sekolah hingga banyaknya ruang kelas yang rusak.

Jumlah SMA/SMK di NTB saat ini mencapai 801 sekolah dengan 19 ribu lebih guru dan lebih dari 200 ribu siswa. Namun terdapat lebih dari 4.000 ruang kelas dalam kondisi rusak dan sekitar 72 ruang kelas baru yang perlu dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Selain sebaran guru yang belum merata dan keterbatasan fasilitas digital sekolah menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

2. Sekolah diminta update Dapodik selama dua bulan

Ilustrasi sekolah rusak di NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Hamdi menjelaskan dia telah meminta Kepala SMA/SMK dan SLB untuk melakukan update Dapodik selama dua bulan ke depan. Dari Dapodik, akan terlihat jumlah sekolah, ruang kelas, ruang guru, kamar mandi dan toilet. "Berapa yang masih bagus, kekurangannya, berapa yang rusak berat, sedang dan ringan, akan kelihatan di Dapodik," jelas Hamdi.

Sehingga data 4.000 ruang kelas yang rusak berpotensi bertambah. Dari Dapodik tersebut, menjadi acuan Kemendikdasmen memberikan dana perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak.

"Makanya saya harapkan kepala sekolah segara update Dapodik. Jangan pakai Dapodik yang dulu walaupun dilaporkan sekarang, tapi datanya masih yang dulu," jelas Hamdi.

3. Percepat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di NTB

Ilustrasi sekolah rusak di NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sementara, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya memperkuat sinkronisasi kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah NTB. Baginya, pendidikan bukan hanya soal bangunan sekolah, tetapi bagaimana setiap anak bisa merasakan kualitas pembelajaran yang setara.

"Karena itu, arah kebijakan pendidikan di daerah harus benar-benar sejalan dengan kebijakan nasional. Kami berharap sinergi ini dapat melahirkan kebijakan yang konkret. Terutama dalam digitalisasi sekolah dan peningkatan fasilitas belajar, agar anak-anak NTB bisa belajar dengan aman dan bermutu,” ujarnya.

Kemendikdasmen tengah memperluas program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia termasuk di NTB. Ribuan perangkat pembelajaran digital Interactive Flat Panel (IFP) telah disalurkan.

Tahun depan program ini diperluas dengan dukungan peningkatan kapasitas guru. Pemerintah juga menargetkan 150.000 guru menerima beasiswa, untuk menempuh pendidikan S1 atau D4, serta 93 persen guru tersertifikasi pada tahun 2026.