Bawaslu Tak Memanggil Wakil Bupati Lotim terkait Kunjungan Anies

Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Lombok Timur Sahnam mengatakan, Wakil Bupati Lombok Timur Rumaksi SJ tidak dipanggil karena dalam undang undang Pemilu No 7 Tahun 2017 ada pengecualian bagi kepala daerah yang menjadi pimpinan partai politik.

"Wakil Bupati kan menjadi ketua DPD Nasdem Lombok Timur, kehadiran beliau saat itu menjadi pengecualian sehingga tidak memenuhi unsur pelanggaran," pungkasnya.

Praktisi hukum dan pengamat politik Lombok Timur Eko Rahadi SH, membantah pernyataan dari komisioner Bawaslu terkait pasal pengecualian yang menjadi alasan Bawaslu tidak memanggil Wakil Bupati Lotim Rumaksi. Menurutnya, Bawaslu Lotim bertindak tidak pada tempatnya, karena hukum tidak bisa ditafsirkan pengecualian.

"Hukum itu kepastian, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang PKPU itu jelas mengatur," Jelasnya.

Lanjut Eko, Bupati itu sebagai pembina organisasi dan partai politik, mau hadir atau tidak, Bupati tidak boleh disalahkan. Penerapan hukum Bawaslu tidak pada tempatnya, kalau sebagai pejabat negara seharusnya siapapun yang hadir harus dipanggil termasuk Wakil Bupati, supaya keadilan itu seluruh bagi rakyat sesuai dengan Pancasila sila 5.

"Pasal 28D KUHP, siapa pun sama dihadapan hukum dan Pasal 27 ayat 1 KUHP segala warga negara sama kedudukannya didalam hukum tampa pengecualian," tegasnya.

Diketahui bahwa belum lama ini, politisi yang sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjung ke Lombok Timur. Selain menyapa warga Lombok Timur, Anies juga menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Ranting Partai Nasdem se-Pulau Lombok. 

Kehadiran Anies di Lombok Timur disambut baik oleh warga. Anies juga terlihat mengunjungi makam Maulana Syaikh Zainuddin Abdul Madjid bersama Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur beserta simpatisan.