TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News NTB

Sopir Truk Harus Tahu, Pemkab Lotim Ubah Pola Penarikan Pajak MBLB

Gunakan teknis Delivery Order (DO) memungut pajak 

Petugas Dispenda Lotim melakukan sidak ke tambang pasir (dok pribadi/Ruhaili)
Verified Writer
Ruhaili

Lombok Timur, IDN Times - Banyaknya kebocoran di sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau yang sering disebut tambang galian C, menyebabkan pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengubah regulasi sistem penarikan. Sebelumnya sistem penarikan pajak MBLB dilakukan dengan cara memungut pajak terhadap setiap kendaraan dum truk yang melintas di masing-masing pos penjagaan.

Dengan cara tersebut, target pungutan pajak tidak pernah terealisasi, sehingga kuat dugaan hasil pungutan pajak MBLB ini diselewengkan oleh oknum yang bertugas.
Dengan alasan tersebut, Pemkab Lotim kini mengubah regulasi pungutan pajak tersebut.

Baca Juga: Bappenda Lotim Telusuri Dugaan Pungli di Pos Penarikan Pajak MBLB

1. Melakukan penyesuaian Perda 

Penulis

Untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran tersebut, Pemkab Lotim bersama dengan DPRD Lotim akan melakukan penyesuaian Perda No 10 tahun 2010 tentang retribusi dan pajak daerah. Salah satunya yaitu penyesuaian regulasi penarikan pajak MBLB.

Rencananya penarikan pajak di pos penjagaan yang menyasar dum truk yang mengangkut material MBLB akan dihentikan. Penarikan akan dilakukan di pintu masuk tambang.

2. Gunakan sistem Delivery Order (DO) 

Penulis

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin mengatakan, penarikan pajak MBLB sekarang telah diubah, yaitu dengan cara Delivery Order (DO). Di setiap pintu masuk dan dan keluar lokasi tambang akan dipasang pos penjagaan. Di pos inilah nantinya Dispenda akan standby kan personil gabungan Bapenda, Pol PP, TNI dan Polri, untuk memberikan kupon DO kepada setiap dum truk yang keluar masuk mengangkut hasil tambang.

Setiap mobil Dum truk yang keluar dari mulut tambang wajib hukumnya membawa DO. kalau tidak membawa DO maka petugas akan meminta untuk berputar balik ke pertambangan.

“Sistem ini telah disosialisasikan, baik kepada pengusaha MBLB dan pihak terkait lainnya termasuk supir dum truk bahkan hingga ketingkat desa, sehingga kedepan di perbatasan para sopir dum truk tidak lagi membayar retribusi keluar, melainkan hanya menunjukan DO dari perusahaan penambang” jelasnya, Kamis (23/2/23).

Baca Juga: Bupati Lotim Sukiman Azmy Terdaftar sebagai Bacaleg DPR RI?

Verified Writer

Ruhaili

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:
pajak
truk
Tambang
besi
pasir
Sopir Truk
NTB
Lombok Timur
Berita Terkini Lainnya

78 Anak Muda NTB Magang ke Jepang, Gaji hingga Rp15 Juta per Bulan

Semester I 2023, Bandara Lombok Catat Jumlah Penumpang 1,1 Juta Orang

Seorang Pria di Bima Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon

Gubernur NTB Tak Ingin Tinggalkan Utang saat Masa Jabatan Berakhir

4.245 Hektare Lahan Tembakau di Lotim Terancam Gagal Panen

Istri Keguguran, Pria di Bima ini Malah Perkosa Bocah 10 Tahun

Jemaah Haji Bima yang Meninggal di Makkah Terus Bertambah

Keturunan Raja Cakranegara Minta Dilibatkan soal Harta Karun Lombok 

MGPA Atur Strategi untuk Mendongkrak Penonton MotoGP 2023

Respons Gubernur NTB soal Pemulangan Harta Karun Dijarah Belanda