Bappenda Lotim Telusuri Dugaan Pungli di Pos Penarikan Pajak MBLB
dokumen pribadi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lombok Timur, IDN Times - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur menelusuri adanya informasi tentang pungutan liar (pungli) kepada sopir dump truk pengangkut material galian C di pos jaga Jenggik, Kecamatan Terara. Pos ini merupakan perbatasan antara Lombok Tengah dengan Lombok Timur.
Kepala Bappenda Lombok Timur Muhsin Menyampaiakan bahwa adanya tindakan tersebut mengakibatkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur. Hal itu juga membuat Bupati Lombok Timur menjadi geram. Sehingga sistem penarikan retribusi atau pajak dari Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) saat ini sudah direvisi.
"Kami akui itu, sehingga itu membuat pak bupati juga menjadi marah. Saat ini kami juga telah merubah sistem Penarikan retrebusi MBLB," ungkapnya, saat menemui masa aksi dari Persatuan Sopir Dum Truk Lombok Timur, Rabu (22/2/2023).
1. Pembayaran Pajak MBLB kewajiban perusahaan tambang
dokumen pribadiDisebutkan pembayaran pajak MBLB itu adalah kewajiban dari pihak penambang atau para perusahaan, bukan tanggung jawab para sopir. Selain itu, sopir dum truk harus dalam posisi untung, tidak boleh dirugikan.
Kendati demikian, pihaknya belum mengetahui secara pasti oknum yang terlibat melakukan pungli tersebut. Sehingga ia meminta data dan bukti terkait oknum yang melakukan pungli di pos jaga Jenggik, agar yang bersangkutan bisa ditindak secara tegas.
"Jangankan hanya dicopot, dunia akhirat saya akan pertanggung jawabkan. Persoalan wajib pajak ini harus clear. Kami akan menjadi depan ketika ada persolan yang merugikan sopir, karena sopir harus dalam posisi untung, tidak boleh rugi," jelasnya.
Baca Juga: Andalkan TGB, Wakil Ketua DPD Perindo Lotim Yakin Menang di NTB
2. Pajak MBLB murni menjadi PAD
dokumen pribadiDipastikan persolan pajak akan menjadi pendapatan daerah dan pendapatan negara, bukan masuk ke kantong pribadi atau hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Untuk mengantisipasi kebocoran PAD dari pajak MBLB ini, Pemkab Lotim telah menerjunkan sebanyak 300 lebih petugas untuk melakukan pemungutan pajak di masing-masing tambang.
"Betul memang jika pembayaran pajak dilakukan dengan cara cash, maka itu adalah pungli. Itu yang akan kami hilangkan pembayaran secara cash, agar tidak terjadi lagi pungli," ujarnya.
3. Penarikan pajak MBLB tidak pernah keluar dari aturan
dokumen pribadiPenarikan pajak MBLB ini diakuinya sudah sesuai dengan peraturan daerah (Perda) dan peraturan Gubernur (Pergub). Termasuk besaran pajak yang ditarik juga tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang.
Selain itu, pihaknya juga akan menemui para pengusaha pengguna MBLB, khususnya bagi pengusaha yang ada di luar Lombok Timur. Agar para pengusaha tidak semau-maunya mengangkut material tambang dari Lombok Timur.
"Jangan mereka membeli semau-maunya dia. Ini barang ciptaan Allah yang ada hanya sekali dalam seumur dunia ini, jika habis barang ini maka habis juga kita di dunia ini," ungkap Mahsin.
Diketahui, ratusan sopir dump truck di Lombok Timur menggelar aksi demontrasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur. Aksi ini dikarenakan adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum petugas yang melakukan penarikan pajak dan retribusi MBLB di portal penjagaan perbatasan.
Selain itu, penarikan retribusi itu juga tidak dibarengi dengan nota pembayaran pajak. Sehingga massa aksi meminta agar portal penjagaan dihapus dan tidak ada lagi penarikan retribusi di pos perbatasan.
Baca Juga: Harga Gabah Tingkat Petani di Lombok Timur Anjlok
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
