TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jatuh Tempo, Pemkab Lotim Janji Lunasi Utang Sebesar Rp60,9 Miliar

Dipastikan akan lunas terbayar tahun ini

Kantor Bupati Lombok Timur (Dok Pribadi)

Lombok Timur, IDN Times - Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 lalu, terdapat sejumlah proyek di Kabupaten Lombok Timur yang telah tuntas pengerjaannya tetapi belum dibayar. Sehingga menjadi utang jatuh tempo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim). Total jumlah utang Pemkab Lotim sebesar Rp60,9 miliar.

Untuk menyelesaikan persoalan utang jatuh tempo ini, Pemkab Lotim berjanji akan segera melakukan proses penganggaran ulang pada APBD tahun 20223 ini. Sehingga diperkirakan bisa dibayarkan sekitar bulan April-Mei.

Utang jatuh tempo terbesar sejauh ini berada di Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim dan dibeberapa OPD lainnya.

Baca Juga: Dikes Lotim Tarik Seluruh Biskuit untuk Balita yang Ditemukan Berjamur

1. Diusahakan bisa terbayar pada April-Mei

Kepala BPKAD Lotim Hasni

Terhadap persoalan pekerjaan yang belum selesai pembayarannya ini, Pemkab Lotim melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tengah melakukan proses penganggaran ulang pada APBD 2023 melalui perubahan Peraturan Bupati (Perbup).
Namun begitu, Hasni belum bisa memastikan soal waktu kapan bisa dilakukan pembayarannya. Kendati pihaknya akan berupaya agar bisa dibayarkan pada bulan April-Mei nanti.

"Saat ini sedang tahap persiapan penganggaran ulang. Ya pasti dibayar oleh pemerintah," ujar Kepala BPKAD Lombok Timur Hasni Kamis (29/3/23).

2. Total utang jatuh tempo

PenKantor Dinas PU PR Lotim

Jumlah utang jatuh tempo Pemkab Lotim tahun 2022 lalu sebesar Rp 60,9 miliar yang tersebar di beberapa OPD. Di antaranya Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perkim.

Utang jatuh tempo yang terbesar sejauh ini pada Dinas PUPR yang sebagian besar merupakan proyek Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Lombok Timur, diikuti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim dan dibeberapa OPD lainnya.

“PUPR terbanyak, yang sebagian dari Pokir DPRD Lotim, Serta Beberapa OPD lainnya,” papar Hasni.

Baca Juga: Tidak Ada Anggaran, Jalan Rusak Parah di Lotim Tak Bisa Diperbaiki

Verified Writer

Ruhaili

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Berita Terkini Lainnya