TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News NTB

DPRD Lotim Kritik Pengelolaan Pendidikan yang Dinilai Amburadul

Diduga ada setoran upeti dari kepala sekolah ke pejabat 

Anggota DPRD Lotim sedang rapat paripurna (Humas Pemda Lotim)
Verified Writer
Ruhaili

Lombok Timur, IDN Times - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim)H Badran Achsid, kritik pengelolaan pendidikan di Lombok Timur yang menurutnya sangat amburadul. Kritikan itu diungkapkan politisi Partai Golkar ini, setelah melakukan kunjungan kerja ke sekolah-sekolah lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur.

Dalam kunjungannya tersebut, disimpulkan pengelolaan pendidikan saat ini sangat amburadul, karena ada banyak persoalan yang ditemukan di sekolah. Salah satunya intervensi berlebihan yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim terhadap kepala sekolah dan guru untuk menyerahkan setoran kepada pejabat yang membidangi pendidikan ini.

Baca Juga: Bulog Siap Serap Beras Petani Lotim saat Panen Raya 

1. Akan bentuk Tim Pansus pendidikan 

Pemda Lotim

Melihat kondisi amburadulnya pengelolaan pendidikan ini, Wakil Ketua DPRD Lotim akan mengusulkan membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan. Terkait Pansus ini, seluruh Fraksi di DPRD telah setuju dibentuknya tim Pansus pendidikan ini, sehingga tinggal disahkan.

Menurut Badran, alasan untuk membentuk tim Pansus ini sudah cukup kuat karena pejabat yang membidangi pendidikan ini terlalu arogan. Jika dibiarkan, kondisi pendidikan di Lotim akan tambah hancur, karena ulah pejabat yang tidak mengerti cara komunikasi dan kebijakan yang dibuatnya bertentangan dengan aturan pusat.

"Hasil kunker kita disejumlah sekolah, ada indikasi pembunuhan karakter kepala sekolah dan guru. Seringkali kepala OPD yang membidangi ini, mengatakan dirinya dekat dengan Bupati Lotim untuk menakut-nakuti, jadi apapun permintaannya harus dituruti," tegasnya.

2. DPRD Lotim gelar rapat kerja bahas persoalan pendidikan  

Penulis

Selain rencana membentuk Pansus, Komisi II Dewan DPRD Lombok Timur menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas persoalan pendidikan yang muncul di lapangan.

Rapat kerja tersebut, bertujuan untuk mengklarifikasi permasalah pendidikan yang dinilai dewan amburadul serta dugaan ada pungutan Liar (Pungli). Selain itu, kelarifikasi pengerjaan fisik di satuan pendidikan lingkup Dikbud Lotim yang juga belum optimal.

"Sayang Kepala Dinas Tidak menghadiri rapat kerja ini, padahal beberapa hari lalu melalui pemberitaan media, beliau menantang dewan untuk menunjukkan bukti dugaan Pungli atau upeti," ungkap ketua Komisi II DPRD Lotim Wais Al Qarni .

Menurut Wais, hal yang wajar DPRD Lotim mengkritik berdasarkan temuan di lapangan dan laporan masyarakat. DPRD juga memang tugasnya untuk mengawasi serta sebagai fungsi kontrol. Seharusnya, kritikan itu ditanggapi positif untuk melakukan perbaikan.

3. Akan menjadwalkan ulang pemanggilan Dikbud Lotim 

Penulis

Karena ketidakhadiran Kadis Dikbud Lotim, Izzudin sebagai penanggungjawab kondisi pendidikan di Lotim, Ketua Komisi II DPRD Lotim Wais AlQarni ini akan membuat jadwal ulang. Karena persoalan pendidikan ini adalah persoalan yang sangat penting karena menyangkut perbaikan generasi muda bangsa.

"Kita agendakan sekali lagi. Karena apa yang kami pertanyakan dalam rapat kerja sebelumnya, pejabat yang hadir tidak bisa menjawab," tandasnya.

Baca Juga: Pemkab Lotim Tak Perpanjang Kontrak Pengelola Pelabuhan Labuhan Haji 

Verified Writer

Ruhaili

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:
kepala sekolah
pendidikan
NTB
Lombok Timur
Berita Terkini Lainnya

78 Anak Muda NTB Magang ke Jepang, Gaji hingga Rp15 Juta per Bulan

Semester I 2023, Bandara Lombok Catat Jumlah Penumpang 1,1 Juta Orang

Seorang Pria di Bima Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon

Gubernur NTB Tak Ingin Tinggalkan Utang saat Masa Jabatan Berakhir

4.245 Hektare Lahan Tembakau di Lotim Terancam Gagal Panen

Istri Keguguran, Pria di Bima ini Malah Perkosa Bocah 10 Tahun

Jemaah Haji Bima yang Meninggal di Makkah Terus Bertambah

Keturunan Raja Cakranegara Minta Dilibatkan soal Harta Karun Lombok 

MGPA Atur Strategi untuk Mendongkrak Penonton MotoGP 2023

Respons Gubernur NTB soal Pemulangan Harta Karun Dijarah Belanda