Demo Tuntut Kades Mundur di Kantor Desa Aikmel Berujung Ricuh
Kericuhan dipicu karena warga memaksa menerobos masuk
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lombok Timur, IDN Times - Ratusan warga Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan aksi unjuk rasa di kantor desa setempat, Rabu (24/5/2023). Aksi unjuk rasa warga ini merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya yang menuntut transparansi penggunaan anggaran desa dengan nilai ratusan juta.
Selain itu, unjuk rasa ini juga mendesak Kepala Desa Aikmel untuk mengundurkan diri. Namun aksi demo warga kali ini berujung anarkis. Meski mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, namun warga tetap ngotot ingin menerobos masuk ke dalam kantor desa. Hal ini menyebabkan kericuhan antara warga dengan aparat kepolisian.
Petugas langsung mengambil tindakan tegas dengan cara membubar paksa kerumunan warga. Situasi semakin tidak kondusif setelah amukan warga semakin tidak terkontrol dengan melempar kantor desa menggunakan botol, gelas dan batu.
Baca Juga: Seorang Bocah di Lotim Ditemukan Meninggal, Perhiasannya Juga Hilang
1. Desak Kades mundur dari jabatannya
Tuntutan warga dalam aksi unjuk rasa ini yaitu mendesak kades mundur dari jabatannya. Karena warga kecewa dengan kepemimpinan kades yang dinilai tidak becus. Solihin salah satu warga setempat mengatakan, warga kecewa karena tidak ada satupun janji politik yang telah dijanjikan ke masyarakat ada yang dipenuhi. Salah satunya masyarakat dijanjikan akan digratiskan air PAMDes, namun buktinya warga harus bayar, termasuk janji memperbaiki jalan - jalan yang rusak.
"Kami minta supaya kades segera mundur dari jabatannya, soalnya tidak ada satu pun janji politik yang telah yang dipenuhi," ungkap Solihin kecewa.
Begitu pun halnya dengan anggaran desa dengan nilai ratusan juta yang didapatkan dari hasil sewa sejumlah aset desa juga tidak jelas penggunaannya. Baik itu anggaran desa yang didapatkan dari sewa tanah pecatu dengan nilai sekitar Rp100 juta lebih, anggaran BUMDes sekitar Rp200 juta lebih, termasuk juga uang dari sewa pemandian Pesanggarahan sekitar Rp80 juta. Semua uang tersebut disebutnya tidak pernah masuk ke rekening desa.
Melalui aksi yang digelar ini, warga meminta ke pemerintah desa untuk bersikap jujur dalam mengelola apapun jenis anggaran yang ada di desa. Sebab itu adalah uang masyarakat, bukan uang pribadi. Jadi masyarakat pun merasa berhak untuk mempertanyakan kejelasan penggunaan uang tersebut.
" Kalau tidak jujur lebih baik mundur dari jabatannya " tegas Solihin.
Baca Juga: Bupati Kumpulkan Pimpinan Ponpes yang Ada di Lombok Timur
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.