TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News NTB

Ternyata ini Alasan Kadisnakeswan NTB Dimutasi saat PMK Merebak

Gita: Pak Gubernur berharap strong leader

Mantan Kepala Disnakeswan NTB drh. Khairul Akbar (Dok. Diskominfotik NTB)
Verified
Muhammad Nasir

Mataram, IDN Times - Pergantian jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Kadisnakeswan) NTB di tengah merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Pulau Lombok, akhirnya terjawab. Gubernur NTB Zulkieflimansyah memutasi Kadisnakeswan NTB drh. Khairul Akbar menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTB.

Kemudian Gubernur Zulkieflimansyah menunjuk Kepala Biro Umum Setda NTB Ahmad Nur Aulia sebagai Kadisnakeswan NTB yang baru. Ia menginginkan agar penanganan wabah PMK yang telah menjangkiti puluhan ribu ternak dilakukan secara cepat.

"Makanya kenapa harus terjadi mutasi seperti itu. Pak Gubernur berharap strong leader yang menjadi jenderal lapangan, yang siap mengeksekusi suasana kedaruratan ini," kata Sekda NTB Lalu Gita Ariadi dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/6/2022).

Baca Juga: Kapal Tenggelam, 23 TKI Ilegal Asal NTB Berhasil Diselamatkan di Batam

1. Responsif hadapi bencana dan wabah

Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi (IDN Times/Muhammad Nasir)

Gita menjelaskan mutasi dilakukan agar pejabat lebih responsif dalam menangani bencana dan wabah. Ia memberikan contoh, ketika bencana gempa beberapa tahun lalu. Gubernur memutasi Kepala Dinas Sosial Ahsanul Khalik menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) NTB untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa.

Setelah bencana gempa berlalu, kembali terjadi wabah Covid-19. Pada saat itu, Pemprov NTB punya kebijakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemik Covid-19.

Tetapi pada saat itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) amburadul. Sehingga, Gubernur kembali memutasi Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahsanul Khalik menjadi Kepala Dinas Sosial. Ahsanul Khalik ditarik kembali menjadi Kepala Dinas Sosial untuk memperbaiki DTKS yang bermasalah ketika pelaksanaan program JPS Gemilang.

2. Bahas anggaran penanganan PMK

Petugas Dinas Pertanian Kota Mataram mengecek ternak sapi yang diperjualbelikan di Pasar Ternak Selagalas Kota Mataram, Selasa (17/5/2022) (IDN Times/Muhammad Nasir)

Kaitan dengan anggaran penanganan wabah PMK, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB ini menyatakan masih dilakukan pembahasan. Pemerintah Pusat sendiri memberikan warning kepada daerah agar mempersiapkan anggaran untuk penanganan PMK.

"TAPD sudah melakukan pembahasan. Pusat ada juga direktif. Kami sudah membahas dan ada opsi-opsinya," ucap Gita.

Baca Juga: Ini Alasan DPW Nasdem NTB Usulkan TGB, Ganjar dan Anies Jadi Bacapres 

Topik:
PMK
mutasi
Wabah PMK
NTB
Berita Terkini Lainnya

Seorang Pria di Bima Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon

Gubernur NTB Tak Ingin Tinggalkan Utang saat Masa Jabatan Berakhir

4.245 Hektare Lahan Tembakau di Lotim Terancam Gagal Panen

Istri Keguguran, Pria di Bima ini Malah Perkosa Bocah 10 Tahun

Jemaah Haji Bima yang Meninggal di Makkah Terus Bertambah

Keturunan Raja Cakranegara Minta Dilibatkan soal Harta Karun Lombok 

MGPA Atur Strategi untuk Mendongkrak Penonton MotoGP 2023

Respons Gubernur NTB soal Pemulangan Harta Karun Dijarah Belanda

Warga Protes, Jalan Rusak di Lotim Dijadikan Kolam untuk Pancing Ikan

Ratusan Hektare Tanaman Tembakau di Lotim Terancam Gagal Panen